BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Rencana penabalan gelar adat kepada Presiden Joko Widodo oleh LAM Riau, dinilai akan menyakiti hati masyarakat Riau.
Hal tersebut diutarakan oleh Syafruddin Saan selaku Ketua Harian Laskar Melayu Bersatu (LMB) Riau kepada bertuahpos.com, Kamis 6 Desember 2018.
Dihubungi melalui via telepon, Syafruddin menjelaskan banyak alasan kenapa pemberian gelar tersebut bisa menyakiti hati masyarakat. Salah satunya ialah masih belum sejahterahnya masyarakat Riau terutama di era kepresidenan Joko Widodo.
“Kami dari LMB Riau tidak setuju dengan rencana itu (penabalan gelar adat untuk Presiden Jokowi). Hal itu menyakiti hati masyarakat Riau. Lihat saja saat ini masyarakat Riau dalam kondisi serba susah. Harga sawit dan karet sangat murah. Belum lagi saat ini Riau seolah dianak tirikan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Selain menyakiti hati masyarakat, Syafruddin menuturkan pemberian atau penabalan gelar adat kepada Presiden Jokowi, juga hal yang tidak seharusnya dilakukan di tahun politik seperti saat ini.
“Sudah jelas dalam anggaran dasar LAM Riau, gak boleh berpollitik!” tegas Syafruddin.
Syafruddin menambahkan, sebagai bentuk protes dan ketidak setujuan LMB Riau terhadap rencana penabalan yang akan diterima Presiden Jokowi, dirinya secara tegas siap mundur dari salah satu kepengurusan LAM Riau.
“Saya siap mundur dari kepengurusan LAM Riau! Bahkan Panglima Besar LMB Riau, Datuk SriLela Setia Negara, Letjen TNI Purn H Syarwan Hamid, juga siap melepas semua gelar adat yang ada pada dirinya jika benar-benar nantinya LAM Riau memberikan gelar adat ke Presiden Joko Widodo,” tutur Syafruddin.
Namun ancaman Syafruddin dan Panglima LMB Riau Syarwan Hamid tersebut hingga kini belumlah direspon oleh LAM Riau. Syafruddin mengatakan, setiap kali pihaknya ingin menyampaikan keinginan tersebut, pengurus LAM Riau selalu memberikan berbagai alasan untuk tidak bertemu.
“Sudah, sudah kami sampaikan kepada LAM Riau keinginan dari LMB Riau. Tapi ada saja alasannya, yang sakitlah, yang inilah. Tapi kami tetap akan tetap melakukan upacara penyerahan dan pengembalian gelar adat yang ada pada diri panglima kami sehari pasca penabalan gelar adat kepada Jokowi,” pungkasnya.
Seperti yang diketahui, rencana penabalan atau pemberian gelar adat kepada Presiden Jokowi sudah berhembus sejak lama. Namun baru beberapa hari lalu, LAM Riau telah mengkonfirmasi dan membenarkan hal tersebut.
Presiden Jokowi awalnya dijadwalkan tiba di Riau pada tanggal 8 Desember 2018 mendatang. Namun karena suatu hal, kedatangan orang nomor satu di Indonesia tersebut diundur menjadi tanggal 15 Desember 2018 mendatang. (bpc9)
