BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Masyarakat di Riau sebaiknya tidak menerima atau menolak praktik money politic dari setiap pasangan calon, sebab itu akan menciderai Pilkada Riau. Meski itu menjadi rahasia umum, namun sebaiknya pencerdasan politik masyarakat dibarengi dengan tindakan tidak menerima uang dari Paslon.
Hal ini diungkapkan oleh pengamat sosial politik, Dr. M Rawa El Amady, MA kepada bertuahpos.com, Senin (26/2/2018) di Pekanbaru. Dia mengatakan, masyarakat perlu menolak untuk terlibat dalam money politic lantaran juga dikhawatirkan denga peredaran uang palsu jelang pemilihan suara.
“Sebaiknya janganlah. Makanya menurut saya pencerdasan politik itu juga perlu dibarengi dengan sikap yang ditunjukkan dari masyarakat sendiri,” katanya.
Rawa El Amady mengatakan, di tengah kondisi perekonomian sulit seperti ini memang ada banyak masyarakat menjadi sasaran money politic. Ini menjadi tugas berat Bawaslu Riau untuk melakukan pengawasan dan penindakan.
Memang jika dilihat secara umum, kata Rawa El Amady masalah ini memang tidak menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat, namun tetap saja praktik money politic akan merusak tatanan demokrasi dan masyarakat perlu disadarkan mengenai hal ini.
Baca: Peredaran Uang Palsu Jelang Pilkada, BI Riau: Kami Perlu Aparat Penegak Hukum
“Yang terpenting sekarang kini, kita (masyarakat) ingin melihat sikap dari elemen lembaga penyelenggara Pemilu, bagaimana kerja mereka untuk menekan praktik money politic kali ini. Kalau tidak, ya berarti sama saja dengan sebelumnya. Pilkada akan tecoreng dengan praktik-praktik seperti ini,” sambungnya.
Untuk diketahui pihak Polda Riau sudah membentuk tim Satgas money politic pada momentum Pilkada di Riau kali ini. Tim ini nantinya juga akan menyisir dan mengamankan peredaran uang palsu jelang Pilkada. Sementara itu Bank Indonesia (BI) Riau hanya bisa bantu sosialisasi ke masyarakat untuk tetap waspada terhadap peredaran uang palsu jelang Pilgub Riau berlangsung pada 27 Juni 2018 nanti.*** (bpc3)
