Aset Pemprov Riau Butuh Penilaian Berkala

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Pendataan dan penilaian soal aset milik Pemprov Riau sepertinya perlu dilakukan penilaian secara berkala. Tujuan akhir dari semua itu bagaimana bisa menunjang PAD Riau dalam jumlah besar. Oleh sebab itu beberapa aset milik Pemprov Riau, perlu mendapatkan penilaian dari tim penilai publik. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau Syahrial Abdi, mengatakan memang secara umum ada beberapa aset pemerintah nilainya bertambah, namun ada juga aset yang mengalami penyusutan nilai (depresiasi). 

“Terhadap aset yang punya tambahan nilai, kami saat ini sudah dalam proses penambahan, bagaimana dengan keberadaan aset itu bisa memberikan nilai yang lebih. Ini secara nilai dan sesuai dengan perkembangannya saat ini,” katanya, Jumat (9/2/2018) di Pekanbaru. 

Perlu dilibatkan tim penilai publik terhadap beberapa aset milik Pemprov Riau supaya diketahui berapa idealnya aset itu memberikan sumbangan terhadap PAD daerah, dengan metoda yang bisa memperhitungkan masa pemanfaatan penurunan atau penambahan potensi aset dalam 5 tahun sekali.

Baca: Tak Serius Kelola Aset Lahan, Pemprov Riau Diperkirakan Rugi Ratusan Miliar

“Misal soal parkir Hotel Grand Zuri yang Rp 38 juta itu. Memang itu kecil angkanya tapi kita tidak tahu apakah itu layak untuk dinaikkan atau tidak,” katanya. 

“Makanya perlu kajian. Berapa nilainya idealnya itu bisa menghasilkan uang sekarang, kalau ternyata nilainya tidak sesuai, kami bisa ubah pemanfaatannya ke yang lain, supaya menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Karena ada instrumen disana, misal pajak dan sejenisnya. Termasuk inflasi harusnya menjadi komponen perhitungan,” sambung Syahrial Abdi. 

Dia menambahkan pihaknya kini sudah melakukan koordinasi terkait masalah perhitungan aset untuk memakai jasa tim penilaian publik, dan itupun sudah dilakukan. 

“Tinggal menunggu hasil penilaian. Terhadap aset seluruh aset untuk PAD dari aset yang ada. Dispora kemaren kami minta data hasil sewa pemanfaatan venues PON 2012 sehingga bisa dirumuskan dalam aturan untuk PAD,” tambahnya. (bpc3)