BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan masalah pejabat yang suka pakai aset pemerintah tidak hanya masalah pendataan aset saja. Melainkan karakter pejabat yang memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi juga harus diperbaiki. “Harus sadar sajalah,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di kantor Gubernur Riau, Jumat (02/09/2016).
Banyak tudingan, bahwa sejumlah aset milik Pemerintah Provinsi Riau yang masih dikuasai oleh oknum pejabat dikarenakan kelalaian dan ketidaktegasan pemerintah terhadap pejabat tersebut. Namun menurut Andi Rachman, tidak hanya masalah sanksi, melainkan masalah ketegasan pihak yang telah ditugaskan untuk mengumpulkan aset tersebut.
“Selanjutnya adalah masalah orang yang pakai aset ini. Jadi merasa milik sendiri,” sambungnya.
Hingga saat ini, dia mengklaim Pemerintah Provinsi Riau tengah meningkatkan soal pengelolaan aset milik Pemerintah. Dia juga menginstruksikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD dan pihak terkait untuk bertindak tegas terhadap oknum pejabat yang masih menyembunyikan aset pemerintah.
Meski demikian, saat ditegaskan jika masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh bawahannya, apakah Pemprov Riau minta bantuan kepada aparat kepolisian, dia berkilah, untuk penanganan masalah aset ini tidak harus masuk ke ranah hukum.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Ijazi menyebutkan tiga mobil Alphard yang tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Riau sudah kembali. Baliknya tiga mobil yang tercatat dalam aset Pemerintah itu berdasarkan keinginan sediri oleh oknum pejabat yang pakai.
“Ada tiga, dan sudah kembali. Mungkin karena ribut masalah pemberitaannya kemarin. Informasinya ada tiga mobil Alphard, tapi pastinya langsung tanya ke Badan Penghubung saja,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa mobil mewah yang dikabarkan stay di Jakarta itu sebenarnya memang sudah tercatat dalam aset daerah, dan dalam proses penarikan. Selanjutnya, dia juga meminta keterlibatan semua pihak untuk melakukan pengamanan aset milik Pemerintah Provinsi Riau itu.
Selain aset mobil dinas milik Pemerintah Provinsi Riau, masih ada sebanyak 34 rumah dinas yang dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang dalam penggunaannya termasuk 17 mobil dinas. Pemerintah Provinsi Riau menargetkan tahun ini semua aset milik Pemerintah yang sudah terdata tapi belum dikembalikan akan dilakukan penarikan.
Seperti diinformasikan sebelumnya, Simpang siur masalah penggelapan aset mobil bermerek Alphard ini, diungkapkan oleh kepala Inspektorat Riau, Ervandes Fajri. Beberapa hari sebelumnya ini dia menyebutkan ada sebanyak dua mobil mewah itu telah di larikan oleh oknum pejabat di Jakarta. Sehari setelah itu, dia kembali mengklarifikasi, hanya ada satu unit mobil bermerek itu dari dua mobil aset milik Pemerintahan Provinsi Riau di Ibu Kota. Namun, berdasarkan pengakuan dari Sekdaprov Riau, ada tiga mobil Alphard yang sudah dikembalikan.
Penulis: Melba
