BERTUAHPOS.COMÂ (BPC), PEKANBARU – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau meminta Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman harus bisa memberi jaminan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, dalam hal percepatan pelasanaan proyek lelang di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Tim Peneliti Fitra Riau Triono Hadi menegaskan bahwa jaminan tersebut setidaknya akan memberi rasa aman bagi SKPD untuk segera menyelesaikan persiapan dan kelengkapan persyaratan lelang, agar segera bisa dilaporkan ke LPSE.
“Makanya, penyusunan anggaran itu sudah harus diselesaikan diawal-awal. Jadi searusnya sekarang sudah bisa dijalankan. Terkendala soal pejabat eselon III dan IV yang belum ada, Andi Rachman selaku Plt Gubernur Riau harus bisa menjamin keamanannya,” katanya kepadabertuahpos.com, Sabtu (27/02/2016).
Dia menambahkan selayaknya proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Riau sudah bisa jalan diawal tahun ini. Mengingat banyaknya dana yang menumpuk hasil sisa lebih pagu anggaran di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.
Tri sepakat dengan Andi Rachman, bahwa tidak ada alasan bagi SKPD untuk tidak mengebut persiapan pelelangan yang sudah ditetapkan untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Sebagai jaminan itu ada ditingkat gubernur.
“Kalau misalnya SKPD tetap tidak bisa menjalankan lelang itu, memang harus jelas dulu duduk persoalannya. Kalau tidak ada jaminan, berhak mereka meminta kepada gubernur untuk menjamin itu. Harusnya gitu, jangan hanya nyuruh saja. Pak Andi bisa saja beri jaminan perlindungan hukum misalnya, dengan syarat SKPD ini harus bekerja dengan benar,” kata Tri. Namun persoalannya, apakah SKPD bisa dijamin bisa bekerja secara baik.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman meninggikan nada suaranya saat ditanya soal banyak SKPD yang belum menyelesaikan rencana lelang proyek hingga saat ini.
“Kalau merasa tidak mampu buat apa jadi meneger kepala dinas. Bagus undurkan diri saja,” katanya
Andi rachman sepertinya tidak terima dengan alasan yang sampai ke telinganya selama ini, bahwa kendala terbesar yang hadapai oleh SKPD yakni, banyak PPATK-nya yang belum tersedia di SKPD itu. Termasuk pejabat eseln III dan IV. “Itulah tugas seorang menejer di SKPD. Kalau tak mampu untuk apa jadi kepala dinas,” ujarnya.
Penulis: Melba
