BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah mengevaluasi sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Di antaranya memang dicatat rapor merah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman sudah pegang catatan, dinas-dinas mana saja yang mendapat perhatian khusus atau catatan hitam. Dia menyebutkan bahwa pada April 2016 nanti, tepat satu tahun Pemerintah Provinsi Riau bekerja dengan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru.
“Setiap saat kami evaluasi terus. April nantikan genap satu tahun. Sekarang saja kami sudah punya hasil evaluasi itu. Dinas-dinas mana saja. Kalau memang tak mampu, silahkan mengundurkan diri saja jadi kepala dinas,” kata Andi Rachman, Selasa (23/02/2016).
Saat ditanyakan, berapa SKPD yang saat ini menjadi “catatan hitam” oleh Pemerintah Provinsi Riau, Andi Rachman enggan menyebutkannya. “Ndak, ndak, kalau itu nantilah. Yang penting saya sudah panggil beberapa SKPD itu,” sambungnya.
Dia juga menambahkan bahwa persoalan kekosongan pejabat eselon III dan IV di beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, harusnya itu bukan menjadi alasan untuk tidak menjalankan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
“Pasti, kami akan tetap melakukan pengisian untuk pejabat eselon III dan IV itu. Paling hanya beberapa SKPD saja,” sambungnya.
Kekosongan pejabat eselon III dan IV di lingkungan SKPD itu dengan kondisi rill, yakni ada beberapa pejabat yang akan pensiun. Memang sebelumnya Pemerintah Provinsi Riau belum melakukan pengisian pejabat tersebut. “Tapi seperti di bagian keuangan kami sudah lantik,” katanya.
Persoalannya, menurut Andi Rachman adalah keaktifan kepala dinasnya. Dia kembali menyindir bahwa lebih baik berhenti jadi kepala dinas jika tidak mampu mengurus persolan kecil seperti itu.
“Untuk apa jadi manejer di SKPD, atau kepala dinas di SKPD, kalau ngurus yang seperti itu saja tidak bisa diatasi,” sambungnya.
Sebelumya, Andi rachman sepertinya tidak terima dengan alasan yang sampai ke telinganya selama ini. Bahwa kendala terbesar yang hadapi oleh SKPD yakni, banyak PPATK-nya yang belum tersedia di SKPD itu. Termasuk pejabat eseln III dan IV.”Itulah tugas seorang manejer di SKPD. Kalau tak mampu untuk apa jadi kepala dinas,” ujarnya.
Penulis: Melba
Â
