BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Nada bicara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau agak tertahan sejenak. Matanya mengisaratkan bahwa ketika itu dia sedang mengingat sesuatu.
Hal itu terjadi saat bertuahpos.com menanyakan dari kisaran 9000 industri kecil menengah atau IKM yang ada di Riau, sudah berapa IKM yang mengantongi standar SNI. “Tak ada satupun,” katanya.
Hal ini tentu tidak bisa dianggap hal yang sepele. Sejak dibukanya gerbang Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) pada 01 Desember 2015 lalu, dia meyakini bahwa masuknya produk luar negeri akan mengancam produk lokal.
Meskipun belum terlihat lonjakan signifikan banyaknya produk yang masuk dari Negara Asean ke Provinsi Riau. Namun sudah mulai terlihat ramai disejumlah Supermarket dan Swalayan yang ada di Provinsi Riau. Salah satunya adalah produk-produk Thailand dan Malaysia.
Hadirnya produk dari negara tetangga itu cepat atau lambat akan mengancam produk IKM Riau dalam persaingan pasar bebas itu. Terutama, hasil produk IKM Riau masih kalah dari sisi kemasan dan standar kelayakan jual. Tidak hanya itu, Firdaus bahkan meyakini bahwa negara-negara pesaing dalam pasar MEA itu juga sudah mulai mempelajari bahasa Indonesia.
Firdaus mengatakan tidak adanya standar SNI yang melekat pada kemasan produk olahan makanan IKM di Riau itu tidak sepenuhnya kesalahan pemerintah. ” Bukan kami tidak peduli. Memang tidak terlihat, tapi kami secara tidak langsung sudah jalan, kok. Apalagi untuk MEA ini,” katanya.
Dia bahkan meyakini untuk sementara ini kehadiran MEA belum menimbulkan gejolak masuknya produk dari tetangga itu. Namun solusi yang ditawarkan Pemerintah Provinsi Riau belum terlalu kongkrit “Biarkan dulu mereka masuk ke Riau, dan pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) kita nantinya akan termotivasi dengan keberadaan Pelaku usaha asing, tidak mungkin kita jadi penonton saja,”ujarnya
Maka untuk merangsang pelaku Industri Kecil Menengah di Riau yang diperkirakan mencapai 9000 IKM, menurut Firdaus pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp3,5 Miliar untuk bantuan alat UKM, ditambah lagi dari APBN untuk pelatihan-pelatihan.
“Ada dana dekon dan tugas Pembantuan dari Kementerian, ini bertujuan mempertemukan pelaku UKM dengan distributor atau pelaku usaha besar. Fokus IKM di Riau itu cukup berkuasa ditingkat lokal dulu,” ujarnya. Hingga saat ini dari 9000 IKM di Riau, menurut Firdaus belum satupun yang memiliki SNI.
“Memang masih kena di SNI, tapi kedepan akan didorong, untuk legalitas Industri dan mengajak membuat efisien dan ekonomis produk. Jika tidak dilakukan itu akan tergilas oleh produk luar,”ujarnya.
Dia menambahkan Pemerintah Provinsi Riau akan membantu agar IKM Riau bisa mengurus standar SNI. Setelah itu, barulah akan dilakukan pengembangan pasar untuk memperkenalkan produk Riau, dalam bentuk pameran, baik diluar maupun dalam negeri. (Melba)
