BERTUAHPOS.COM — Tiga grup perusahaan importir mobil mewah diduga mengelabui perpajakan lewat skema under-invoicing.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap omzet penjualan yang diduga tidak dilaporkan kepada negara mencapai Rp13.084.582.154.157.
Temuan itu tercantum dalam Laporan Semester PPATK 2026 yang dikutip pada Kamis (19/11/2026).
Kasus ini terungkap setelah PPATK menganalisis ketiga grup tersebut pada periode Maret hingga April 2026.
Menurut laporan itu, ketiganya diduga melakukan under-invoicing untuk mengurangi kewajiban fiskal kepada negara.
“Berdasarkan hasil analisis, total omzet atas penjualan mobil mewah yang diduga tidak dilaporkan kepada negara mencapai nilai Rp13.084.582.154.157,” demikian bunyi laporan tersebut.
PPATK juga menduga perusahaan-perusahaan itu memakai rekening nominee. Selain itu, mereka diduga mendirikan sejumlah perusahaan terafiliasi untuk menyamarkan transaksi dan penerimaan hasil penjualan mobil mewah di Indonesia.
Identitas ketiga grup perusahaan tidak dipaparkan dalam informasi yang tersedia. Seluruh temuan masih berupa dugaan hasil analisis, sehingga asas praduga tak bersalah tetap berlaku.
Kasus ini menjadi bagian dari kinerja PPATK pada semester I-2026. Dalam periode tersebut, PPATK mengeluarkan 93 produk intelijen keuangan terkait dugaan tindak pidana di bidang perpajakan.
Nominal transaksi dalam produk-produk itu setara Rp122,98 triliun. Angka tersebut mencerminkan besarnya perputaran dana yang diduga berkaitan dengan pelanggaran pajak.
Produk Intelijen Keuangan (PIK) disampaikan PPATK, baik secara proaktif maupun berdasarkan permintaan. Lembaga itu bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam penegakan hukum dan pelaksanaan tugas di bidang perpajakan.
Kerja sama tersebut berkontribusi pada terungkapnya potensi penerimaan negara yang belum tergali. Sepanjang 2020 hingga Juni 2026, pemanfaatan PIK PPATK menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp20,26 triliun.*









