BERTUAHPOS.COM — Pengamat kepolisian Poengky Indarti meminta penyidik Polri menelusuri sumber pendanaan dan sumber daya manusia dalam dugaan makar kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, pengusutan tidak boleh berhenti pada pihak yang hanya diduga menjalankan operasi.
Mantan Komisioner Kompolnas periode 2016-2020 dan 2020-2024 itu menilai perkara makar tergolong serius dan berpotensi melibatkan sumber daya besar.
“Kasus makar adalah kasus yang sangat serius, jadi diduga melibatkan sumber daya yang besar, termasuk sumber dananya dan sumber daya manusianya, nah inilah yang harus dicari oleh penyidik,” kata Poengky, dilansir dari Inilah.com, Kamis, 19 November 2026.
Karena itu, dia menilai asal-usul dana dan pihak yang menyediakan dukungan harus masuk dalam pendalaman penyidikan. Penelusuran tersebut dinilai penting untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh.
Poengky menekankan, penyidik perlu mencari pihak yang berada di belakang kegiatan itu, bukan hanya menyasar orang-orang yang diduga menjalankannya.
Saat ini Polri tengah mendalami dugaan makar yang dikaitkan dengan penyadapan ilegal, illegal access, dan penghilangan dokumen elektronik. Pendalaman itu diharapkan dapat menjawab apakah ada pihak lain yang berperan dalam perencanaan maupun dukungan terhadap dugaan operasi tersebut.
Menurut Poengky, penelusuran pendanaan dapat membantu penyidik mengurai bagaimana operasi diduga direncanakan. Langkah itu juga dapat memperlihatkan siapa yang memberi dukungan dan bagaimana sumber daya manusia dilibatkan.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa setiap dugaan keterlibatan tetap harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah. Penyidik juga perlu membuktikan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga peran masing-masing dapat dibedakan berdasarkan fakta, bukan sekadar dugaan.
Untuk menjerat pelaku, termasuk dengan pasal makar, Poengky menyebut penyidik membutuhkan bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan petunjuk. Pendekatan scientific crime investigation, katanya, juga diperlukan agar hasil penyidikan valid dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.
“Intinya, penyidik harus dapat membuktikan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan unsur-unsur pasal makar. Jika ada unsur yang tidak terbukti, maka pasal makar juga dianggap tidak terbukti,” tegasnya.
Ia pun meminta publik bersabar dan memberi ruang bagi penyidik untuk bekerja secara profesional, mandiri, dan akuntabel. Tidak boleh ada tekanan atau intervensi yang mengganggu proses hukum.
Di sisi lain, Poengky mendorong Polri menyampaikan perkembangan penyidikan secara berkala melalui konferensi pers agar masyarakat dapat ikut mengawal perkara ini.
“Perhatian dan dukungan publik ini sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan publik pada Polri,” ujarnya.*









