BERTUAHPOS.COM — Pejabat yang kehilangan posisi akibat penataan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak boleh langsung berstatus nonjob.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, mereka dapat diarahkan mengisi jabatan fungsional sesuai kompetensi dan jenjang kariernya.
Peringatan itu muncul ketika sejumlah pemerintah daerah mulai mempertimbangkan penataan ulang OPD akibat semakin melemahnya kemampuan anggaran daerah.
“Misalnya pejabat eselon II dapat diarahkan ke jabatan fungsional madya, begitu pula pejabat eselon III senior sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku,” katanya saat berada di Pekanbaru, Rabu, 11 November 2026.
“Dengan mekanisme tersebut, pemerintah tetap dapat memanfaatkan kompetensi ASN meskipun terjadi perubahan struktur organisasi,” ujarnya.
Melemahnya kemampuan anggaran di daerah berujung pada perampingan OPD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Langkah itu diharapkan membuat koordinasi pemerintahan lebih cepat karena struktur organisasi menjadi lebih sederhana.
Namun, Zudan menegaskan bahwa penataan OPD tidak selalu berarti penggabungan. Pemerintah juga dapat melakukan pemekaran atau mengubah struktur organisasi sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
“Pertimbangan itu adalah mempercepat koordinasi, mendukung visi dan misi kepala daerah, serta menyesuaikan organisasi dengan kemampuan anggaran daerah,” jelasnya.
Zudan jiga menekankan dasar penataan tersebut. “Penataan organisasi harus memperhatikan target pendapatan, belanja daerah, serta pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu, pemerintah perlu memastikan struktur OPD benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan,” kata Zudan.*
