BERTUAHPOS.COM — Nilai ekonomi dari seekor gajah tidak semestinya dihitung hanya dari harga gading di pasar gelap, kata Senior Campaigner Geopix, Annisa Rahmawati.
Atas dasar itu, tidak ada alasan yang mampu memperkuat keringanan hukum terhadap para pelaku perburuan gading gajah, seperti kasus di Kabupaten Pelalawan, Riau, Februari 2026 lalu.
“Penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar perlu mempertimbangkan nilai ekologis dan ekonomi satwa yang menjadi korban,” katanya di Pekanbaru, Selasa, 10 November 2026.
Menurut Annisa, harga gading atau bagian tubuh lain di pasar gelap tidak mencerminkan nilai seekor gajah. Oleh karenanya, pertimbangan yang lebih luas perlu masuk ke dalam proses hukum.
Annisa menyebut sudah tersedia sejumlah rujukan untuk menghitung valuasi ekonomi satwa liar. “Rujukan itu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penegakan hukum.”
Salah satunya adalah penelitian pada 2020 yang melibatkan KLHK, UNDP, dan FPM IPB. Penelitian tersebut membahas valuasi ekonomi satwa liar di Indonesia, termasuk gajah Sumatera.
Berdasarkan kajian itu, nilai ekonomi satu individu gajah Sumatera diperkirakan mencapai sekitar Rp3 miliar. Adapun nilai ekonomi seekor badak diperkirakan mencapai Rp4 miliar.
Dengan angka tersebut, Annisa mempertanyakan proporsionalitas hukuman yang diberikan kepada pelaku perburuan gading gajah. Tindakan itu tidak hanya membunuh individu, tapi turut merusak ekosistem lingkungan yang sudah berjalan.
“Contohnya sederhana,” kata Annisa. “Jika pelaku pembunuhan gajah hanya dijatuhi denda Rp50 juta. Apakah itu sebanding sementara nilai ekonomi satwa itu yang mencapai miliaran rupiah.”
Perbandingan itu perlu menjadi bahan pertimbangan aparat penegak hukum dalam menjatuhkan vonis kepada pelaku. Putusan pengadilan semestinya mencerminkan besarnya kerugian akibat kejahatan terhadap satwa dilindungi.
Karena itu, Annisa mendorong aparat penegak hukum mengeksplorasi pendekatan valuasi ekonomi dalam menangani perkara kejahatan satwa liar. Sebab akan memberi perspektif yang lebih luas.
“Perspektif itu mencakup kerugian negara, kerusakan ekosistem, dan hilangnya fungsi ekologis satwa,” sebut Annisa.*
