BERTUAHPOS.COM — Lembaga Pengkajian Islam dan Peradaban (LPIP) menggelar diskusi publik yang menyoroti krisis karakter generasi muda yang dinilai berakar dari kerusakan sistem pendidikan. Para pakar mendesak penguatan kebijakan publik dan sinergi multisektor untuk memastikan pendidikan Islam menjadi solusi atas degradasi moral bangsa.
Diskusi publik ini digelar di Islamic School of Riau Global Terpadu (IRGT), Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Sabtu, 1 Augustus 2026. Adapun pemateri yang dihadirkan yakni Ketua LPIP, Prof. Dr. Aladin Koto; Anggota DPR RI, Dr. Achmad; Diapora Indonesia/Direktur Poltek BBC; Prof. Dr. Jaswar Koto; Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Riau, Prof. Dr. Junaidi dan Pendiri Islamic School of Riau Global Terpadu Drs. Jasman Jaiman.
Dalam kesempatan itu, Ketua LPIP sekaligus Guru Besar UIN Suska Riau, Prof. Aladin Koto, menegaskan bahwa kerusakan generasi tidak bisa diatasi hanya dengan memperbaiki kualitas guru. Menurutnya, persoalan ini bersifat sistemik sehingga kunci perbaikannya harus dimulai dari pemerintah pusat.
“Kalau bicara pendidikan, tidak cukup hanya bagaimana menjadi guru yang baik. Ini semua sistem. Apabila pendidikan sudah rusak, ilmunya rusak, maka rusaklah bangsanya. Oleh sebab itu, memperbaiki kerusakan ini tidak cukup dari bawah, kuncinya ada di pusat,” ujar Aladin Koto.
Menurutnya, orang tua adalah pihak yang paling pantas menerima penghargaan atas selesainya pendidikan anak. Oleh karena itu, tanggung jawab membangun generasi harus dikembalikan pada penguatan sistem dari atas. “Mewujudkan pendidikan Islam yang ideal itu memerlukan sinergi multisektor. Kami tidak bisa bekerja sendiri-sendiri,” tambah Aladin Koto.
Senada dengan itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad, menyoroti pentingnya regulasi yang kuat. Melalui UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pemerintah daerah kini tidak bisa lagi mengabaikan anggaran untuk pendidikan agama.
Achmad menekankan bahwa pesantren sudah lebih dulu eksis sebelum Indonesia merdeka dan terbukti mencetak generasi berkarakter. “Masalah generasi kita adalah masalah karakter yang berkaitan dengan nilai-nilai etika moral. Makanya, sistem pendidikan kita harus melakukan pendekatan moral yang lebih kuat, khususnya di bidang keagamaan,” tegasnya.
Dari perspektif teknologi dan budaya global, Direktur Poltek BBC Prof. Jaswar Koto, membandingkan degradasi di Indonesia dengan praktik di Jepang. Di sana, anak-anak dididik untuk menghormati dan berterima kasih kepada orang tua serta guru sejak dini, bukan membanggakan jabatan orang tuanya.
Ia mencontohkan bahwa di Jepang, peringkat akademik tidak menjadi prioritas utama sebelum jenjang SMA. “Yang terpenting adalah akhlaknya. Kedekatan antara guru, murid, dan orang tua itulah yang membentuk karakteristik anak didik. Nanti setelah SMA barulah mereka diarahkan sesuai minatnya,” ujar Jaswar.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Riau Prof. Junaidi, mengkritisi upaya kelompok tertentu yang ingin menghilangkan dikotomi antara pendidikan agama dan umum. Ia memperingatkan agar nomenklatur “madrasah” tidak dihapus dari rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru.
Menurutnya, pemisahan Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Agama dalam urusan pendidikan jangan sampai menjadi sekat yang kaku.
“Jangan sampai pemisahan itu membuat kita memisahkan substansi pendidikan sekuler dan agama. Pendidikan Islam harus menjadi solusi atas masalah yang dihadapi saat ini,” ujarnya.
Prof. Junaidi juga menyoroti tantangan digitalisasi yang membuat pelajar lebih banyak menyerap informasi dari media sosial daripada dari sekolah. Ia menegaskan bahwa pendidikan karakter bukan untuk diujikan, melainkan harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
Pendiri IRGT School Dr. Jasman Jaiman, mengamini bahwa dunia saat ini berkembang lebih cepat, namun krisis karakter justru semakin nyata. Pihaknya berkomitmen menghadirkan generasi yang memiliki kesadaran spiritual dan intelektual yang tinggi.
“Pendidikan Indonesia masih jauh tertinggal dari negara lain. Sekolah itu harus bisa membuat siswanya mau belajar,” kata Jasman.
