BERTUAHPOS.COM — Kebijakan faktor pengurang dana bagi hasil (DBH) Sumber Daya Alam migas kembali menuai kritik dari daerah penghasil. Skema yang berlaku saat ini justru menekan ruang fiskal daerah dan menciptakan ketimpangan yang semakin melebar.
Bupati Siak, Afni Zulkifli, mengatakan daerah penghasil seperti Siak ikut menanggung beban subsidi energi nasional, namun tidak memperoleh manfaat fiskal yang sebanding dengan kontribusi yang diberikan.
“Daerah penghasil migas ikut membantu menopang subsidi energi nasional, namun manfaat fiskal yang diterima tidak sebanding dengan kontribusi dan beban yang ditanggung daerah,” ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan Afni saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Seri II yang digelar Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI bersama BRIN, KPPOD, dan PSHTK UKSW, Rabu, 3 Juni 2026.
Afni menyoroti penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.02/2021 yang diperbarui melalui PMK Nomor 100/PMK.02/2022. Regulasi itu mengatur bahwa sebagian penerimaan negara dari sektor migas lebih dulu diperhitungkan untuk menutup beban subsidi energi nasional sebelum didistribusikan ke daerah melalui skema dana bagi hasil.
Akibatnya, daerah penghasil tidak menikmati kenaikan pendapatan secara penuh ketika harga minyak dunia melonjak. Tambahan penerimaan migas lebih dulu tersedot untuk membiayai subsidi BBM, LPG 3 kilogram, listrik, energi terbarukan, hingga bantuan sosial.
Berdasarkan skema yang berlaku, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minyak bumi terbagi 84,5 persen untuk pemerintah pusat dan 15,5 persen untuk daerah. Dari porsi daerah tersebut, bagian yang diterima daerah penghasil hanya sekitar 6,5 persen dan masih dipotong lagi melalui formula faktor pengurang.
Tekanan semakin berat sejak komponen bantuan sosial masuk ke dalam formula pengurang dana bagi hasil mulai tahun 2024. Afni menilai kebijakan itu memperparah kondisi keuangan daerah penghasil karena nilai belanja bantuan sosial nasional terus membengkak seiring inflasi dan kenaikan harga energi.
“Secara prinsip, subsidi energi merupakan kebijakan nasional yang manfaatnya dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu, beban pembiayaannya seharusnya tidak lebih banyak mengurangi hak fiskal daerah penghasil,” kata Afni.
Ketidakpastian besaran dana bagi hasil juga menyulitkan pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan yang solid. Perubahan faktor pengurang yang bergantung pada fluktuasi harga minyak dunia dan besaran subsidi nasional membuat proyeksi pendapatan daerah sulit diprediksi, sehingga sejumlah program prioritas seperti pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir, hingga rehabilitasi lingkungan berpotensi tertunda.
Melalui forum tersebut, Pemkab Siak mendorong pemerintah pusat melakukan reformulasi kebijakan DBH SDA agar lebih berkeadilan bagi daerah penghasil. Beberapa usulan konkret yang diajukan antara lain penetapan batas maksimal faktor pengurang DBH, pengeluaran komponen bantuan sosial dari formula perhitungan, pemberian hibah khusus bagi daerah penghasil, peningkatan transparansi penghitungan faktor pengurang, pembentukan Dana Ketahanan Fiskal Daerah Penghasil Migas, dana rehabilitasi lingkungan, serta kebijakan fiskal asimetris bagi daerah berkontribusi besar terhadap produksi migas nasional.
“Daerah penghasil migas seharusnya tidak hanya menjadi lokasi eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga memperoleh manfaat fiskal yang proporsional untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Afni.
