BERTUAHPOS — Pemerintah mulai mengetatkan pengawasan sektor tambang. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) membekukan izin lingkungan 80 unit usaha tambang batu bara dan nikel yang terbukti melanggar aturan lingkungan hidup.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyebut pembekuan tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap aktivitas pertambangan di berbagai daerah.
KLH saat ini sedang mengevaluasi 1.358 unit usaha ekstraksi batu bara dan nikel. Dari total tersebut, 250 unit telah selesai diperiksa. Hasilnya, sekitar 80 perusahaan langsung dikenai sanksi pembekuan izin lingkungan.
“Dari 250 unit ini yang kita bekukan izin lingkungannya ada sekitar 80,” ujar Hanif usai Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah 2026 di Jakarta pada 26 Februari 2026, dilansir dari Antara News.
Jumlah perusahaan yang dibekukan berpotensi bertambah. Proses evaluasi masih berjalan dan menyasar 14 provinsi yang dinilai kritis karena memiliki aktivitas tambang batu bara dan nikel dalam skala besar.
KLH menilai sejumlah tambang diduga berkontribusi terhadap bencana lingkungan, termasuk banjir di beberapa wilayah. Aspek dampak ekologis menjadi salah satu fokus utama dalam pemeriksaan.
Setiap temuan lapangan diproses melalui pemanggilan penanggung jawab perusahaan. Hasil analisis kemudian dituangkan dalam berita acara sebelum masuk ke tahap pendekatan hukum.
Sanksi yang disiapkan tidak hanya pembekuan izin. Pemerintah dapat menjatuhkan paksaan administratif, mewajibkan audit lingkungan, hingga menggugat secara perdata melalui pengadilan.
Saat ini, Deputi Penegakan Hukum KLH tengah mengawal 30 kasus, termasuk perkara yang sudah masuk proses persidangan. Gugatan dilakukan sebagai efek jera sekaligus peringatan bagi pelaku usaha lain agar mematuhi regulasi.
Hanif menegaskan, potensi penerimaan negara dari sanksi atas ketidaktaatan perusahaan tambang diperkirakan mencapai Rp5 hingga Rp6 triliun.
Namun dia menekankan, tujuan utama langkah ini bukan mengejar penerimaan, melainkan menciptakan efek gentar agar pelaku usaha lebih disiplin terhadap aturan lingkungan.
Pengetatan pengawasan ini menandai babak baru penegakan hukum lingkungan di sektor pertambangan, terutama di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap dampak ekologis industri batu bara dan nikel di Indonesia.***
