BERTUAHPOS – Rencana Pemerintah Provinsi Riau mengenakan pungutan Rp1.700 per batang kelapa sawit per bulan menuai kritik dari Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade).
Kebijakan yang tengah dibahas dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) itu dinilai berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap komoditas sawit.
Ketua Samade, Rudi Khairul, menegaskan aturan tersebut tidak adil karena hanya menyasar sawit, sementara tanaman industri lain tidak dikenakan skema serupa.
Mereka meyakini bahwa pendekatan seperti ini terkesan diskriminatif dan “bisa memicu persepsi buruk terhadap sektor sawit yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Riau.”
Adapun rencana penerapan pungutan Rp1.700 per batang sawit merupakan bagian dari skema Pajak Air Permukaan (PAP) yang dirancang untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Pajak ini menyasar aktivitas usaha yang memanfaatkan sumber daya air permukaan dalam proses produksi, termasuk sektor perkebunan.
Namun dalam usulan terbaru, pungutan dihitung berdasarkan jumlah batang pohon sawit per bulan.
“Kalau dilihat dari Perda itu seolah ada diskriminasi terhadap sawit, akan menimbulkan stigma negatif pada sawit,” ujar Rudi, Kamis, 12 Februari 2026.
Rudi menyarankan agar pemerintah provinsi menerapkan kebijakan yang setara terhadap komoditas lain seperti akasia, eucalyptus, hingga aren.
Ia menilai tanaman-tanaman tersebut juga memanfaatkan sumber daya alam dalam proses produksinya sehingga tidak semestinya hanya sawit yang menjadi objek pungutan berbasis batang pohon.
Selain soal keadilan kebijakan, Samade juga menyoroti tantangan teknis dalam penerapannya.
Penghitungan jumlah batang sawit dinilai tidak sederhana, terutama karena tingkat kepadatan tanam di setiap kebun berbeda-beda, tergantung kondisi geografis dan pola budidaya.
Persoalan lain muncul pada pendataan pohon yang mati atau tidak lagi produktif dalam satu hamparan kebun.
Tanpa parameter yang jelas dan transparan, mekanisme penghitungan berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir antara pemerintah dan pelaku usaha.
Mantan anggota DPRD Riau, Husaimi Hamidi, juga menilai kebijakan berbasis jumlah batang pohon berisiko menimbulkan persoalan di lapangan. Variasi kerapatan tanam antar kebun membuat proses verifikasi data menjadi lebih kompleks dan rentan diperdebatkan.***









