BERTUAHPOS — Pemerintah tengah menyiapkan perubahan besar dalam sistem pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Skema lama yang selama ini sepenuhnya ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan digantikan secara bertahap dengan sistem berbasis pendanaan mandiri atau fully funded.
Melalui skema baru ini, ASN akan menyisihkan sebagian penghasilannya sejak masih aktif bekerja sebagai iuran pensiun. Dana tersebut dikelola secara berkelanjutan dan menjadi sumber utama pembayaran manfaat pensiun di masa mendatang.
Artinya, pembayaran pensiun tidak lagi sepenuhnya mengandalkan APBN tahun berjalan seperti yang berlaku saat ini.
Selama ini, sistem pensiun PNS masih menggunakan pola pay as you go, yakni pembayaran pensiun dilakukan dari anggaran negara pada tahun berjalan. Kondisi tersebut dinilai semakin membebani fiskal negara karena jumlah pensiunan terus bertambah setiap tahun.
Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Purbaya Yudhi Sadewo, menyebut sistem lama berisiko terhadap keberlanjutan keuangan negara.
Menurutnya, rasio antara pensiunan dan pegawai aktif yang terus meningkat membuat pola pay as you go semakin berat dipertahankan.
“Skema ini membuat APBN seperti tersandera karena pembayaran pensiun hari ini berasal dari penerimaan negara hari ini. Ketika rasio pensiunan semakin tinggi, sistem tersebut tidak lagi berkelanjutan,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Djuanda.
Melalui sistem fully funded, pemerintah berharap manfaat pensiun ASN di masa depan dapat dibayarkan dari akumulasi iuran selama masa kerja. Skema ini dinilai mampu menekan beban fiskal negara sekaligus memberikan kepastian jaminan hari tua bagi aparatur sipil.
Meski demikian, pemerintah menegaskan perubahan ini tidak berlaku secara mendadak. Hak pensiunan yang telah ada dipastikan tetap aman dan tidak mengalami pengurangan.
Penerapan kebijakan akan dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan regulasi, sistem pengelolaan dana, serta kondisi keuangan negara agar proses transisi berjalan adil dan berkelanjutan.
Reformasi ini menjadi bagian dari langkah jangka panjang pemerintah dalam menjaga stabilitas APBN sekaligus memastikan perlindungan sosial bagi ASN tetap terjamin di masa pensiun.***
