BERTUAHPOS — Pemprov Riau optimis bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dioptimalkan dengan memaksimalkan pendapatan di sektor pajak alat berat dan air permukaan. Kedua sektor ini akan menjadi fokus utama, mengingat selama ini belum tergarap secara maksimal.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, yakin bahwa kontribusi dua jenis pajak tersebut terhadap PAD masih jauh dari potensi riil yang seharusnya bisa diperoleh. Saat ini, sumbangannya baru berkisar puluhan miliar rupiah per tahun.
“Kalau kita hitung secara menyeluruh, angka itu baru sebagian kecil dari potensi sebenarnya. Masih banyak ruang yang bisa kita optimalkan,” ujar Syahrial Abdi di Pekanbaru, Senin, 19 Januari 2026.
Riau dikenal sebagai salah satu provinsi dengan aktivitas industri cukup padat. Ratusan perusahaan beroperasi di sektor perkebunan, kehutanan, hingga manufaktur, termasuk pabrik kelapa sawit dan kelapa yang sangat bergantung pada pasokan air permukaan dalam proses produksinya.
Air permukaan menjadi komponen vital dalam siklus produksi industri. Namun, selama ini pemanfaatannya belum sepenuhnya diimbangi dengan kontribusi fiskal yang sepadan bagi daerah.
Menurut Syahrial, Pemprov Riau telah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap objek pajak air permukaan. Perhitungan potensi pendapatan juga telah disusun secara teknokratis dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dan kebutuhan air masing-masing sektor industri.
“Pemetaan sudah kita lakukan, rumusan penghitungan objek pajak juga sudah disiapkan. Tinggal kita optimalkan implementasinya,” kata Syahrial.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Riau telah meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau untuk mendata mesin-mesin produksi yang digunakan oleh seluruh sektor industri yang beroperasi di wilayah Riau.
Pendataan tersebut mencakup kapasitas produksi, jenis mesin, hingga kebutuhan air per satuan produksi. Data ini nantinya akan menjadi dasar dalam menetapkan standar minimal perhitungan pajak air permukaan yang lebih akurat dan adil.
“Misalnya pabrik kelapa sawit, kita hitung kapasitas produksi per ton, lalu kita standarkan kebutuhan airnya. Dari situ kita bisa menghitung potensi pajak secara objektif,” jelasnya.
Selain pajak air permukaan, pajak alat berat juga menjadi perhatian serius Pemprov Riau. Banyak alat berat yang digunakan dalam kegiatan industri dan pertambangan, namun belum seluruhnya tercatat dan dikenakan pajak secara optimal.
Optimalisasi dua sektor ini dinilai sejalan dengan upaya Pemprov Riau memperkuat kemandirian fiskal daerah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
Syahrial Abdi optimistis, jika potensi pajak air permukaan dan alat berat dapat digarap secara konsisten dan berkelanjutan, kontribusinya terhadap PAD akan meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
“Kalau dua sektor ini bisa kita optimalkan, InsyaAllah PAD Riau akan terdongkrak dan berdampak langsung pada kekuatan APBD,” ujarnya.
Ia menegaskan, peningkatan PAD bukan semata-mata untuk mengejar angka, tetapi untuk memperluas ruang fiskal daerah dalam membiayai pembangunan, pelayanan publik, serta program strategis yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat Riau.***
