BERTUAHPOS — Soal tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran, hingga isu gender selalu menjadi topik perbincangan hangat di setiap forum diskusi—terutama menyangkut industri kehutanan di Provinsi Riau.
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komda Riau telah menyusun konsep yang jelas—terutama terhadap perusahaan HTI yang tergabung dalam organisasi ini—agar industri tidak hanya soal profit, tapi wajib terlibat aktif dalam menjaga lingkungan dan memberikan manfaat sosial nyata demi bisnis yang berkelanjutan.
Ketua APHI Riau, Muller Tampubolon, mengatakan bahwa fokus utama APHI bukan hanya mengelola hutan secara produktif, tetapi juga memastikan masyarakat sekitar menjadi bagian langsung dari pertumbuhan sektor ini.
Hal ini disampaikan Muller dalam diskusi santai di Aqira Coffeeshop bersama Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Riau di Pekanbaru, pada 24 Desember 2025. Ia menyebut ada sekitar 50 perusahaan HTI yang tergabung dalam asosiasi ini, dan mereka mengusung konsep 3P (Planet, People, and Profit).
“Konsep ini memastikan perusahaan tidak hanya mengejar profit, tetapi juga menjaga lingkungan dan memberikan manfaat sosial yang nyata,” katanya dalam diskusi itu.
Dari sisi lingkungan, APHI Riau menegaskan komitmen konservasi. Dari total 1,5 juta hektare lahan yang dikelola anggota, sekitar 1.012.000 hektare merupakan hutan tanaman industri produktif. Sementara sisanya dipertahankan sebagai kawasan konservasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan di Riau.
Upaya konservasi ini menjadi penting mengingat Riau memiliki sejarah panjang terkait isu lingkungan, terutama kebakaran hutan dan kerusakan ekosistem. Karena itu, keberadaan kawasan konservasi dan pengelolaan berbasis keberlanjutan menjadi pilar utama.
Pada aspek sosial atau People, APHI Riau menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan sektor kehutanan. Perusahaan diwajibkan membuka kesempatan kerja luas bagi warga sekitar konsesi. “Tujuannya bukan hanya menciptakan tenaga kerja, tetapi juga melahirkan pengusaha lokal baru di sektor pendukung kehutanan,” ujarnya.
Muller menyebut bahwa setiap aktivitas usaha memiliki dampak ekonomi langsung. Dengan luas panen sekitar 200 ribu hektare per tahun, sektor ini membutuhkan investasi hingga Rp3,3 triliun setiap tahun. Sebanyak 40% dari nilai itu dialokasikan untuk upah pekerja.
Dana upah yang mencapai sekitar Rp1,2 triliun itu telah menggerakkan roda perekonomian di tingkat lokal. “Uang yang beredar dari gaji pekerja berdampak besar terhadap pertumbuhan UMKM di sekitar wilayah operasional perusahaan,” tambahnya.
Anggota APHI Riau menyerap 55 ribu hingga 58 ribu tenaga kerja sepanjang 2025. Mereka bekerja di berbagai lini, mulai dari pembibitan, penanaman, perawatan tanaman, panen, hingga logistik. Mayoritas pekerja merupakan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Selain membuka lapangan kerja, asosiasi ini termasuk rutin menjalankan program CSR. Dana CSR yang dikeluarkan anggota asosiasi mencapai sekitar Rp175 miliar per tahun. Program ini menyasar sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan, kebudayaan, hingga infrastruktur desa.
Tidak hanya itu, perusahaan anggota APHI juga diwajibkan melakukan pembinaan masyarakat agar mandiri secara ekonomi. “Banyak desa di sekitar kawasan operasional yang kini tumbuh dengan usaha produktif,” jelas Muller.
Asosiasi itu juga mendorong kemitraan masyarakat melalui program tanaman kehidupan, program pelestarian lingkungan, hingga kemitraan dengan Masyarakat Peduli Api (MPA). Kolaborasi ini menjadi langkah strategis mencegah kebakaran hutan dan lahan.
Dari sisi kontribusi ekonomi makro, sektor HTI menjadi sumber devisa negara. Aktivitas panen berkelanjutan ikut menopang pendapatan negara dan meningkatkan perekonomian daerah. Hal ini menunjukkan sektor kehutanan tidak hanya identik dengan isu lingkungan, tetapi juga pilar penting ekonomi nasional.
Muller juga menepis isu bahwa masyarakat lokal tidak mendapat porsi peran yang besar dalam industri kehutanan. Dia yakin banyak posisi penting di perusahaan HTI justru diisi pekerja lokal yang memiliki kapasitas dan pengalaman.
Asosiasi ini juga memiliki komitmen besar terhadap pemberdayaan perempuan. Sejak dua tahun terakhir, APHI Riau menjalankan program mendorong perempuan berada di posisi manajerial. Targetnya, pada 2030 minimal 30% posisi pimpinan diisi perempuan.
“Saat ini, sejumlah perusahaan HTI di Riau telah memiliki manajer perempuan dan tenaga profesional wanita di berbagai bidang operasional. Industri ini perlahan membangun ekosistem kerja yang lebih inklusif,” ujar Muller.
Ke depan, sektor HTI di Riau tetap menghadapi tantangan. Pada 2025–2026, tantangan utama berada pada penguatan kualitas SDM, inovasi industri hilir, peningkatan nilai tambah produk, serta konsistensi terhadap aspek lingkungan.
Selain itu, APHI Riau juga mendorong peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal melalui pelatihan berkelanjutan agar masyarakat sekitar kawasan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga mampu berkembang menjadi pelaku usaha.
Melalui komitmen ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berjalan beriringan, APHI Riau ingin membangun narasi baru tentang industri kehutanan. Bahwa sektor ini bukan hanya soal kayu dan pengelolaan lahan, tetapi juga tentang masa depan masyarakat, keberlanjutan ekosistem, dan kontribusi ekonomi yang nyata.
Dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dan perusahaan, APHI Riau berharap model pengelolaan berbasis keberlanjutan ini menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
Dewi Rahmawati Saputri mengikuti jejak ayahnya, sejak beberapa tahun lalu dia memutuskan menjadi karyawan perempuan di salah satu perusahaan HTI di Riau.
“Saya sudah enam tahun bekerja di sini (HTI). Saya merasa ada kepastian, terutama dalam hal kesejahteraan,” ujarnya saat diberi kesempatan berbicara di forum itu. Menurutnya, perusahaan tempatnya bekerja sangat membuka diri terhadap karyawan perempuan dalam hal jenjang karir.
“Di sini, persaingannya sangat terbuka dan profesional. Selama kita punya kemampuan, peluang untuk naik jenjang jabatan sangat terbuka bagi siapa pun tanpa membedakan gender,” kata Dewi.***
