BERTUAHPOS – Ketimpangan antara besarnya aktivitas ekonomi daerah dan kemampuan fiskal pemerintah daerah, bikin kondisi keuangan pemerintah daerah goyah.
Plt Kepala Bappeda Riau, Purnama Irwansyah, menyebut ekonomi masyarakat Riau sebenarnya kuat, “namun tidak memberikan dampak signifikan terhadap keuangan daerah.”
Berdasarkan pemaparan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dana masyarakat yang beredar di Provinsi Riau mencapai sekitar Rp37 triliun. Besarnya dana tersebut mencerminkan kuatnya aktivitas usaha yang dikelola langsung oleh masyarakat.
“LPS menyampaikan masih ada uang masyarakat di Riau sekitar Rp37 triliun. Itu potret usaha rakyat yang sebenarnya cukup kuat,” ujar Purnama.
Namun demikian, Purnama menilai potensi ekonomi tersebut justru banyak mengalir ke luar daerah. Kondisi ini dinilai merugikan Riau karena tidak berkontribusi optimal terhadap pendapatan pemerintah daerah.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau tercatat sangat besar, mencapai Rp1.112 triliun. Angka tersebut bahkan setara dengan sepertiga PDRB DKI Jakarta. Namun, kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau hanya berkisar Rp8 triliun.
“PDRB Riau Rp1.112 triliun, tapi APBD yang dikelola cuma sekitar Rp8 triliunan. Ini jelas tidak sebanding,” tegasnya.
Ketimpangan ini menunjukkan persoalan mendasar dalam sistem distribusi dan pengelolaan penerimaan negara. Dengan nilai ekonomi sebesar itu, seharusnya pemerintah kabupaten dan kota di Riau tidak kesulitan membiayai pembangunan maupun pelayanan publik.
“Dengan PDRB sebesar itu, seharusnya bupati dan wali kota tidak pusing mengelola daerah. Pertanyaannya, ke mana pajak dari aktivitas ekonomi Rp1.112 triliun itu,” ujarnya.
Ia juga menyinggung tuntutan inovasi yang kerap dibebankan kepada pemerintah daerah. Purnama menilai, inovasi akan sulit diwujudkan secara maksimal tanpa dukungan anggaran yang memadai.
“Saat ini daerah diminta berinovasi. Tapi kalau kebutuhan 100, sementara uang yang ada hanya 8, bagaimana inovasi bisa berjalan optimal,” katanya.***
