SUARDI (58), bersegera menunaikan kewajibannya, sesaat usai suara azan berkumandang di subuh buta. Di tengah sunyi dan hawa dingin yang membuat siapa saja larut di balik selimut, dia justru sibuk berkemas, melakukan aktivitas rutin pagi, sarapan, bersiap dan bergegas.
Sejurus kemudian, suara mesin perahu pompong yang ia nahkodai menggema memekak telinga. Perahu kayu itu meliuk di setiap teluk, menyusuri aliran sungai yang sepi. Matanya menyipit tatkala sentuhan angin pagi menerpa wajah lelahnya. Hawa dingin menusuk setiap pori-pori yang terbuka hingga membuat berdiri si bulu roma.
Dari Kota Selatpanjang, Suardi harus memandu perahu pompong itu sejauh 18 kilometer untuk tiba di Sekolah Dasar (SD) 10 Dusun Batang Buah, Desa Batin Suir, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Berada jauh di tengah rimba dan dikelilingi selat, membuat SD ini satu-satunya lembaga pendidikan formal dan menjadi salah satu sekolah di wilayah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T) di Provinsi Riau.
Karena jauhnya waktu tempuh, Suardi berusaha semaksimal mungkin untuk tidak telat sampai ke sekolah. Namun, semua itu tergantung pasang-surut air laut. Jika air pasang, perahu melaju ikut arus dan waktu tempuh bisa lebih cepat, sekitar satu jam. Tapi, jika air surut, perahu akan menentang arus sehingga butuh waktu lebih lama, sekitar dua jam untuk tiba ke tempat mengajar.
Lebih kurang, seperti itulah aktivitas Suardi setiap hari. Sudah 29 tahun ia mengabdikan diri sebagai guru di sekolah itu. Setiap hari, pulang pergi, ditemani pompong kayu yang tak kalah tangguh dengan semangat si pengemudinya.
“Sudah enam perahu pompong menemani saya pergi mengajar. Rusak, ganti baru. Begitu terus. Sampai sekarang. Saya balik hari. Pergi pagi, usai ngajar pulang pakai pompong yang sama. Begitulah setiap hari,” katanya saat berbincang dengan Bertuahpos, Selasa, 25 November 2025, di Pekanbaru.
Bagi Suardi, panjangnya aliran sungai, derasnya arus air, dinginnya angin pagi, hingga gemuruh hujan dan badai, bukan lagi halangan berarti. Semua itu sudah seperti kawan setia yang selalu menemani perjalanan panjangnya untuk pergi mengajar setiap hari.
Tujuannya tidak muluk-muluk, ia hanya ingin menjadi bagian dari secuil upaya, dan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi, para siswa yang dia didik merupakan anak-anak Suku Akit, yang merupakan suku asli di pedalaman Kepulauan Meranti. Terlebih, SD 10 Batang Buah memberikan banyak pengalaman hidup dan menyimpan kenangan indah bagi Suardi.
Tahun 1996, kali pertama ia menginjakkan kaki di daerah ini. Penduduk Suku Akit di sana hampir tak pernah tersentuh dunia pendidikan. Ia membayangkan apa jadinya anak-anak di sana jika mereka tidak bisa Calistung (membaca, menulis dan menghitung). Sedangkan dunia semakin berkembang.
“Tak ada guru di sana, apalagi bangunan sekolah. Karena memang dulunya itu daerah kosong, sampai dihuni oleh masyarakat suku asli,” kata Suardi.
Atas dasar itu lah, hati kecilnya terketuk. Suardi berinisiatif untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan formal lewat kelas jarak jauh yang menumpang nama dengan SD lain di Desa Lukun. Bersama warga setempat, mereka mendirikan sebuah bangunan berukuran 5×10 meter persegi yang dibagi menjadi dua kelas. Sejak saat itu, dia pun memantapkan diri untuk mengabdi. “Saya guru pertama dan saya mendirikan sekolah pertama di sana,” ujarnya.
Seiring berjalannya waktu, kini sekolah itu sudah berdiri sendiri menjadi SD 10 Batang Buah dan sepenuhnya menerapkan kurikulum pemerintah. Berkat pengabdian itu pula, Suardi sudah menjadi guru PNS dan kini dia diamanahkan sebagai kepala sekolah.
Bagi Suardi, mengajar di daerah T3 tentu tak lepas dari banyaknya rintangan, terutama soal terbatasnya sarana dan prasarana pendukung bagi anak-anak Suku Akit untuk belajar. Selain itu, akses infrastruktur yang sangat tidak bersahabat, membuat anak didiknya seolah terkurung di tengah rimba.
Namun, ia menyadari bahwa tugasnya sebagai guru, harus mampu membebaskan anak Suku Akit dari belenggu itu. Baginya, mendidik adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. “Meski hidup di tengah hutan belantara, mereka tetap punya hak untuk mendapatkan pendidikan,” katanya.
Mengabdi sebagai guru di wilayah 3T itu memang sulit. Puluhan kilometer mengarungi sungai setiap hari demi mengajar anak-anak Suku Akit bukan pekerjaan mudah. Selain risikonya kerjanya berat, juga dibutuhkan mental kuat. Sudah hampir tiga dekade pekerjaan itu dijalani Suardi, dan beruntung, tugas berat itu menjadi lebih ringan berkat hadirnya BPJS Ketenagakerjaan.
“Kartu sakti” itu membuat hari tuanya lebih terjamin. Ia tidak lagi resah ketika pensiun, tak perlu khawatir tatkala nasib buruk menimpa saat bekerja, bahkan jaminan itu ada untuk anak dan istrinya—sebagai ahli waris, jika ia meninggal dunia. Kartu ini dapat diandalkan sebagai dana darurat, maupun investasi jangka panjang. Bahkan, ketika pensiun nanti, Suardi juga tetap akan menerima penghasilan.
“Alhamdulillah saya sudah PNS, jadi otomatis BPJS Ketenagakerjaan saya aktif. Beberapa kali sudah saya gunakan karena saya pernah kecelakaan saat berangkat ke sekolah,” tuturnya.
“Risiko pekerjaan saya paling saat di perjalanan pergi dan pulang, karena jarak yang jauh dan harus menyusuri sungai. Selebihnya, sudah aman lah berkat program-program yang di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bagi saya, negara hadir untuk orang-orang seperti kami yang mengabdi di daerah 3T walau cuma lewat sebuah kartu,” tambahnya.
Pengabdian Suardi dan kepeduliannya terhadap pendidikan anak-anak Suku Akit, terbukti berhasil menginspirasi banyak pihak. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua PGRI Kabupaten Kepulauan Meranti, Alfian Husen. Ia melihat bahwa Suardi adalah sosok yang penuh perjuangan, khususnya di dunia pendidikan.
“Bayangkan saja, Pak Suardi rela menempuh belasan kilo naik pompong untuk mengajar anak-anak di pedalaman. Saya rasa tidak banyak guru yang mampu melakukan pekerjaan seperti ini, bahkan hingga berpuluh-puluh tahun,” katanya kepada Bertuahpos.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan pesan khusus untuk Suardi dan para pahlawan tanpa tanda jasa yang telah mengabdi di daerah 3T. Kondisi geografis yang tidak bersahabat, tak boleh menjadi penghalang dalam memberikan hak pendidikan kepada seluruh anak di Riau.
“Jangan khawatir, bagi para guru yang kini tengah mengabdi di daerah 3T, kami (Pemprov Riau) tetap memberikan perhatian serius terhadap perjuangan para pendidik di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses pendidikan,” katanya.
Pemprov akan lebih intens duduk bersama dengan PGRI untuk membahas langkah-langkah strategis dalam meningkatkan dukungan bagi guru di daerah 3T. Kerja sama ini dinilai penting untuk memastikan setiap persoalan dapat ditangani secara tepat.
“Guru-guru yang bertugas di luar kota, apalagi di wilayah 3T, sangat-sangat kita perhatikan. Apa pun kendala yang mereka hadapi akan kita bahas bersama PGRI. Termasuk memberikan perlindungan dan jaminan hari tua dengan memaksimalkan program di BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
Momentum Hari Guru Nasional ke-80 yang jatuh pada Selasa, 25 November 2025, menjadi hari istimewa bagi Suardi. Ia bersama dengan empat guru lainnya, berbaris di tengah halaman kantor Gubernur Riau. Ribuan pasang mata menjadi saksi atas ganjaran penghargaan sebagai guru inovatif dan inspiratif di wilayah 3T yang diberikan kepadanya hari itu.
Tentu, penghargaan itu tak pernah masuk dalam daftar pencapaiannya selama ini. Namun, bagi Suardi, ini hanya secuil nikmat yang bisa ia tuai dari apa yang sudah ditabur selama ini.
Kendati demikian, mempersiapkan masa depan anak-anak Suku Akit di wilayah 3T dalam menjawab dan mengarungi kerasnya tantangan zaman, itu jauh lebih penting. “Sekali lagi, terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjuangan kami selama ini, untuk mendidik anak-anak di daerah pelosok,” ucapnya menutup bicara.
Negara Hadir untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Pekerja
Menurut data yang dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kepesertaan di Riau sepanjang Januari-Agustus 2025 memperlihatkan angka fluktuatif yang optimis.
Di Januari, tercatat jumlah penerima manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan mencapai 1.124.421 peserta. Angka ini menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan kurun waktu delapan bulan pertama sepanjang tahun 2025.
Jumlah ini terlihat menyusut menjadi 1.061.024 pada Februari, dan kembali turun menjadi 998.168 pada bulan Maret. Sayangnya, tren penurunan ini masih berlanjut hingga April dengan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Riau menjadi 983.431 jiwa.
Lalu, penurunan kembali terlihat pada Mei menjadi 893.204. Ini menjadi titik terendah sepanjang periode Januari–Agustus, sekaligus mempertegas bahwa dalam lima bulan pertama tahun 2025, grafik penurunan terjadi secara konsisten terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Riau.
Situasi kemudian berubah menjadi optimis pada Juni 2025, yang mana jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Riau justru membalik ke grafik pertumbuhan di angka 910.502 peserta, yang kemudian berlanjut pada Juli dengan jumlah 960.125 peserta.
Meski belum mampu mencapai posisi seperti di Januari, angka pertumbuhan jumlah kepesertaan berhasil menyentuh 1.009.772 pada Agustus 2025, sekaligus menjadi tanda program BPJS Ketenagakerjaan kembali mendapat kepercayaan masyarakat di Provinsi Riau.
Adapun salah satu faktor pendukung kembalinya kepercayaan itu, berkat diluncurkannya Program Perlindungan Pekerja Rentan oleh Pemkab Kepulauan Meranti bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai yang mencakup 5.005 pekerja.
Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menegaskan komitmen Pemkab untuk memastikan seluruh pekerja—terutama yang masuk kategori rentan—mendapatkan jaminan sosial.
Program perlindungan pekerja rentan merupakan bentuk kepedulian pemerintah agar masyarakat memiliki perlindungan dari risiko kerja. Jaminan sosial ketenagakerjaan telah menjadi perlindungan dasar sesuai amanat UU No. 24/2011 dan Instruksi Presiden No. 2/2021. “Program ini memberikan kepastian dan rasa aman bagi tenaga kerja di Meranti,” kata Asmar pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai, Dina Khairina, menjelaskan bahwa program ini sudah terintegrasi dalam Peraturan Daerah Meranti dan menjadi bagian dari implementasi rencana pembangunan nasional. Ia menyebut bahwa perlindungan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, manfaat pensiun, dan beasiswa pendidikan bagi anak peserta.
Dina mengungkapkan bahwa saat ini 4.200 petani dan 700 nelayan telah terdaftar, ditambah target 1.000 nelayan baru. Peserta mendapatkan manfaat berupa beasiswa hingga Rp81 juta, santunan kematian Rp74 juta, dan jaminan hari tua Rp32,5 juta.
Dalam kesempatan itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbar Riau Kepri, Henky Rhosidien, menegaskan bahwa program ini tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga memberi manfaat pendidikan bagi keluarga mereka. “Kami ingin memastikan pekerja dan keluarganya mendapat rasa aman, termasuk dalam pendidikan anak-anak mereka,” ujarnya.
Dia menegaskan, sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia, hadirnya BPJS Ketenagakerjaan menandai bahwa negara hadir untuk melindungi pekerja lintas sektor dari berbagai risiko sosial ekonomi, seperti kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, kematian, hari tua, hingga pensiun. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan tenaga kerjanya ke dalam program-program yang tersedia.
Adapun program utama yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yakni Jaminan Hari Tua (JHT) dengan memberikan manfaat berupa uang tunai bagi peserta yang pensiun, mengalami cacat total permanen, atau meninggal dunia. Iurannya sebesar 5,7% dari gaji, yang dibagi antara pekerja dan pemberi kerja.
Lalu, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) melindungi pekerja dari risiko kecelakaan di tempat kerja atau perjalanan dinas. Program ini menanggung seluruh biaya perawatan, memberikan santunan upah, serta menyediakan beasiswa bagi anak peserta yang meninggal atau cacat total.
Ada pula Jaminan Kematian (JKM) memberikan santunan kepada ahli waris peserta yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja, termasuk santunan pemakaman dan beasiswa pendidikan. Jaminan Pensiun (JP) menjamin peserta tetap menerima penghasilan setiap bulan setelah pensiun atau mengalami cacat total, dengan syarat masa kepesertaan minimal 15 tahun.
“Sementara itu, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) membantu peserta yang terdampak PHK dengan uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan agar cepat kembali bekerja,” ungkapnya.
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan berbagai manfaat tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta. Manfaat tersebut meliputi beasiswa pendidikan hingga perguruan tinggi bagi anak peserta yang meninggal atau cacat total, fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema terjangkau, pinjaman rumah, pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan, serta layanan konsultasi ketenagakerjaan.
“Semua manfaat ini dirancang untuk mendukung kualitas hidup pekerja dan keluarganya sekaligus memperkuat produktivitas nasional,” ucap Hengky.***
