BERTUAHPOS — Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa seluruh usulan kegiatan prioritas di APBD 2026 tetap mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMD.
Dia menyebut sektor pendidikan dan kesehatan akan tetap menjadi fokus utama. “Karena keduanya masuk kategori mandatory spending yang wajib dipenuhi pemerintah daerah,” katanya di Pekanbaru.
Syahrial Abdi menjelaskan, selain program prioritas daerah, Pemprov Riau juga harus mendukung beberapa program strategis nasional di APBD 2026. Di antaranya adalah Merdeka Belajar Gubernur (MBG), Operasi Merah Putih, serta Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari penguatan layanan dasar masyarakat.
Menurutnya, program-program tersebut tidak hanya bersifat wajib, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan akan berkontribusi terhadap perputaran ekonomi di Riau. “Ini program yang harus kita dukung penuh,” ujarnya.
Dalam proses pembahasan anggaran, total kebutuhan program yang diajukan oleh perangkat daerah di APBD 2026 mencapai Rp9 triliun lebih. Angka ini jauh lebih besar dari kemampuan fiskal daerah sehingga pemerintah harus melakukan penyesuaian.
“Untuk penyesuaian anggaran akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dampak, serta kesesuaian dengan target pembangunan daerah,” ujarnya.
Pemprov Riau juga berkomitmen menjaga agar belanja wajib seperti pendidikan dan kesehatan tetap memenuhi proporsi yang telah diatur dalam regulasi nasional. Hal ini menjadi dasar untuk memastikan keberlanjutan pembangunan sektor layanan dasar.
Pemprov Riau, kata dia, menginginkan proses penyusunan APBD 2026 berjalan efektif dan menghasilkan program yang tepat sasaran, sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan Riau. “Kita ingin anggaran lebih fokus dan memberikan manfaat nyata,” kata Syahrial.***
