BERTUAHPOS — Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menjamin bahwa Pemprov Riau siap memastikan kedaulatan negara tetap terjaga. Posisi Riau yang berada di garis depan akan berada di posisi strategis karena berhadapan langsung dengan negara tetangga.
Hal ini ditegaskannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 18 November 2025.
“Pemerintah Provinsi Riau siap memastikan kedaulatan negara terjaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terluar dan terdepan di Provinsi Riau,” katanya.
SF Hariyanto menyebut, sebagai bagian dari keanggotaan BNPP akan mengoordinasikan dan mensinergikan program, serta kegiatan daerah dengan pemerintah pusat untuk pembangunan kawasan perbatasan.
Adapun Rakorendal dibuka oleh Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Djamar Chaniago bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris BNPP Komjen Pol Makhruzi Rahman turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Rakorendal ini membahas penyelarasan arah pembangunan kawasan perbatasan dengan RPJMN 2025-2029 sesuai amanat UU 43/2008 tentang Wilayah Negara.
Pembangunan perbatasan diarahkan untuk memperkuat sektor politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya guna mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan
“Dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara yang maju dan menggambarkan kebanggaan wajah bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ucap Mendagri Tito Karnavian.
Rakorendal juga digunakan untuk mengevaluasi realisasi program sampai triwulan III 2025. Forum ini memetakan persoalan di lapangan dan merumuskan langkah optimalisasi program menuju penyusunan Rencana Aksi 2027.
Dalam laporannya Sekjen BNPP menyampaikan bahwa jumlah anggota BNPP meningkat signifikan dari 18 menjadi 40 kementerian/lembaga, sesuai Keputusan Kepala BNPP Nomor 35.04-265 Tahun 2025.
“Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang berdaya saing dan sejahtera,” kata Komjen Pol Makhruzi Rahman.***
