BERTUAHPOS.COM, BANDUNG – SUASANA Gedung Sate, Kamis (13/11/2025), tampak berbeda dari hari-hari biasanya. Kawasan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat itu mendadak lengang. Tak ada keramaian pegawai, deru kendaraan terasa berkurang, dan sejumlah ruangan tampak gelap karena lampu serta pendingin ruangan dimatikan.
Penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jabar resmi dimulai hari ini. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 150/KPG.03/BKD, yang mengatur uji coba efisiensi kerja setiap Kamis selama bulan November.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, Mas Adi Komar, mengatakan pihaknya telah menyiapkan skema WFH secara detail agar seluruh kegiatan tetap berjalan efektif. “Ini dalam rangka uji coba di November. Jadi setiap hari Kamis diberlakukan WFH,” ujarnya.
Adi menuturkan, Dinas Kominfo telah menetapkan tugas harian bagi setiap bidang dan unit kerja sebelum WFH dilaksanakan. “Kami sudah skemakan kegiatan apa saja yang harus dikerjakan. H-1 di hari Rabu kami tetapkan rencana kerja dan target harian masing-masing pegawai,” katanya.
Untuk menjaga kedisiplinan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar menyiapkan sistem pemantauan kinerja ASN secara daring. Setiap pegawai wajib melaporkan capaian pekerjaan. Jika target individu tidak tercapai, hal itu akan mempengaruhi penilaian kinerja hingga persentase tunjangan.
“Teman-teman BKD sudah membuat sistemnya. Kalau targetnya tidak tercapai, nanti akan dipertimbangkan dan dikumulatifkan. Ada kemungkinan diberi sanksi atau pengurangan tunjangan,” jelas Adi.
Kepala BKD Jabar Dedi Supandi menambahkan, uji coba WFH pada tahap pertama diterapkan untuk seluruh ASN, kecuali perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti bidang perpajakan, laboratorium, dan layanan teknis.
Ia menjelaskan, hari Kamis dipilih sebagai jadwal WFH untuk menghindari kesan libur panjang. “Awalnya banyak usulan hari Senin atau Jumat. Tapi kalau dua hari itu, khawatir terjadi long weekend. Jadi Kamis dipilih agar ritme kerja tetap stabil,” katanya.
Memasuki Desember 2025, pola kerja ASN akan diuji kembali melalui skema 50 persen WFH dan 50 persen WFO. Sebagian pegawai diperbolehkan bekerja dari rumah, sementara pelayanan publik tetap diselenggarakan di kantor.
Selain menjaga kinerja pegawai, kebijakan ini juga bertujuan mengukur efisiensi anggaran dan penggunaan fasilitas kantor. Pemerintah akan memantau penghematan dari pemakaian listrik, air, pendingin ruangan, hingga kebutuhan logistik. “Efisiensi yang diharapkan sekitar 20 persen dari kondisi normal,” kata Dedi.
Hasil uji coba selama November hingga Desember akan menjadi dasar Pemprov Jabar menentukan pola kerja ASN pada 2026. “Dari dua pola yang diuji, akan kita lihat mana yang paling efektif untuk diterapkan mulai Januari,” pungkasnya.***
