BERTUAHPOS — Gubernur Riau, Abdul Wahid, bersama Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha, menggelar rapat evaluasi pelaksanaan program prioritas Presiden tentang Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Riau.
Pemprov Riau telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan MBG yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Riau. Satgas ini juga melibatkan seluruh Sekda kabupaten/kota se-Riau untuk memastikan program berjalan optimal.
Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengatakan Pemprov Riau rutin melakukan pengecekan mingguan ke sekolah-sekolah dan dapur penyedia makanan bergizi. Saat ini, cakupan MBG di Riau baru mencapai 10% dari total masyarakat sasaran.
“Respon masyarakat sangat baik. Banyak orang tua merasa terbantu karena tak perlu lagi menyiapkan bekal makan anak,” ujar Wahid.
Meski demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi tantangan. Di awal program, hanya sekitar 50% siswa yang mau mengonsumsi makanan bergizi yang disediakan karena masalah cita rasa.
Wahid pun menegaskan agar dapur-dapur penyedia memperbaiki kualitas rasa. “Anak-anak boleh menyampaikan keluhan, tapi ditulis saja dan dimasukkan ke wadah makan, tidak perlu diumbar di media sosial,” katanya.
Selain itu, keterbatasan alat pengujian bahan pangan. Dari kebutuhan yang tinggi, saat ini hanya tersedia 112 unit rapid test kit (80 untuk pestisida dan 32 untuk formalin).
Padahal, setiap Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) wajib menguji minimal lima komoditas pangan segar sebelum didistribusikan.
Hingga kini, baru 15 SPPG di Riau yang telah menjalani pengujian bahan pangan, tersebar di 12 titik di Pekanbaru dan 3 titik di Kampar.
Banyak bahan pangan yang masih didatangkan dari luar provinsi, membuat pengawasan mutu dan keamanan pangan menjadi lebih kompleks. Bahkan, sempat terjadi kasus makanan basi akibat proses memasak yang dilakukan sejak malam hari.
Deputi BGN Dadang Hendrayudha menambahkan, saat ini terdapat sekitar 873 SPPG di Pekanbaru, namun sebagian besar belum memiliki dapur aktif.
“Beberapa tenaga kerja sudah digaji negara, tapi belum bekerja optimal karena belum ada dapur. Ini harus segera disinkronkan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya peran ahli gizi dan akuntan dalam setiap dapur. Ahli gizi, kata Dadang, berperan menentukan menu berbasis kearifan lokal serta menghitung komposisi gizi seimbang.
“Sayangnya, tenaga ahli ini masih sulit ditemukan,” ucapnya. Pembangunan SPPG di wilayah 3T Riau pun diperbolehkan melalui pendaftaran langsung ke Satgas daerah, dengan desain bangunan 150 m² lengkap dengan fasilitas kantor, gudang, dan ruang pengolahan.***
makan bergizi gratis MBG
