BERTUAHPOS – Aksi demo terkait TNTN yang dilakukan oleh ribuan warga Kabupaten Pelalawan di Jalan Jenderal Sudirman — depan kantor Gubernur Riau — pada Rabu, 18 Juni 2025, mungkin akan berlangsung seharian.
Hingga siang ini, 11.00 WIB, ribuan warga masih berkumpul, memadati sejumlah titik di sekitar kantor gubernur, gedung Puswil dan Menara Dang Merdu. “Aksi belum selesai. Kami istirahat dulu, sambil menunggu hasil dialog dengan Pak Gubernur,” kata Mursi, salah seorang massa aksi kepada Bertuahpos.
Demonstrasi yang melibatkan ribuan massa ini dipicu oleh rencana pemerintah untuk merelokasi kawasan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Mereka tidak setuju kalau rencana penertiban national park itu, harus mengorbankan tempat tinggal dan kebun-kebun mereka. Kebijakan relokasi itu dianggap merugikan. “Padahal kami sudah lama tinggal di sana,” klaim salah seorang peserta aksi.
Selain “menenggelamkan” tugu zapin dengan lautan manusia, puluhan bahkan ratusan truk, mobil pick up, dan kendaraan kecil lainnya juga tampak memadati kawasan ini. Terutama di sekitar Jalan Cut Nyak Dien — jalan lingkar kantor gubernur — dan Jalan Sudirman. “Truk ini biasa dipakai untuk kami melangsir sawit,” ujar Den, yang sedang istirahat di salah satu truk.
Pengawalan ketat juga dilakukan oleh petugas keamanan, baik di dalam maupun di luar pagar area Kantor Gubernur Riau. Hingga siang, sejumlah petugas yang terdiri dari TNI-Polri dan Satpol PP masih berjaga, walau tidak seketat saat aksi berlangsung. Sejumlah fasilitas pendukung — untuk mengantisipasi potensi bentrok — juga disiagakan.
Wandri Saputra Simbolon, yang dipercaya menjadi koordinator aksi, dalam orasinya menuntut agar pemerintah pusat segera membuka ruang dialog terkait kebijakan relokasi TNTN. Dia mengancam massa akan tetap bertahan sampai tuntutan itu dikabulkan. “Kami tidak akan pergi,” katanya.
“Kami akan bertahan di tanah yang sudah kami tempati dan kelola sejak lama. Kami memohon kepada Bapak Gubernur, Kapolda, Bupati, dan Kapolres untuk memfasilitasi pertemuan kami dengan Presiden dan Komisi di DPR RI.”
Sejak awal mereka sudah sepakat memberi waktu 7 x 24 jam untuk diberi kesempatan berdialog langsung di Istana Negara. Jika tidak, massa mengancam kantor Gubernur Riau akan diduduki. Mereka menganggap bahwa keputusan relokasi, adalah kebijakan sepihak, tidak secara adil dan tidak melibatkan masyarakat.
“Kami butuh empati dan perhatian mu Pak Gubernur dan Pak Bupati Pelalawan untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat. Jangan paksakan kami berbuat anarkis,” tambahnya.
Ancaman massa — untuk akan mendobrak pintu gerbang — membuahkan hasil. Pemprov Riau merespon. Tak lama keluar Bupati Kabupaten Pelalawan Zukri Misran, dan hadir di tengah-tengah massa. Dia diminta naik ke atas mobil komando. Di situ, Zukri menyampaikan sikapnya secara terbuka.
“Saya memahami keresahan masyarakat yang terancam direlokasi dari kawasan TNTN. Namu, bapak dan ibu, saya harap kita semua tetap tenang agar aspirasinya bisa tersampaikan dengan baik kepada pemerintah.”
“Saya sebagai Bupati Pelalawan, saya sangat memahami kondisi kebatinan bapak dan ibu semua. Saya juga ingin ada jalan keluar terbaik bagi kita semua. Karena itu, saya hadir di sini bukan hanya sebagai pejabat, tapi sebagai pemimpin yang ingin rakyatnya diperhatikan,” ujarnya.
Dalam upaya mencari solusi, Zukri meminta koordinator aksi untuk menunjuk lima orang perwakilan guna mengikuti audiensi dengan Gubernur Riau Abdul Wahid.
“Setelah aspirasi disampaikan ke Pak Gubernur, saya akan kembali bersama beliau menemui bapak ibu. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar suara rakyat kecil sampai ke telinga pusat,” tutup Zukri disambut sorak sorai massa.
Aksi ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya yang menuntut pembatalan relokasi warga dari kawasan TNTN. Ribuan massa dari Pelalawan menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang dianggap mengancam mata pencaharian dan tempat tinggal mereka.
Polemik yang terjadi di TNTN Pelalawan bukan hal baru. Bahkan lebih dari satu dekade, TNTN sudah disuarakan oleh para penggiat lingkungan atas “tutup mata” pemerintah dari berbagai kegiatan ilegal di kawasan ini.
Setelah Satgas PKH meninjau kawasan TNTN beberapa waktu lalu, isu ini kembali mencuat ke publik. Namun, layaknya “penyakit”, ini sudah dibilang kronis. Sehingga, kebijakan pemerintah pusat untuk merelokasi kawasan tersebut, jadi pemantik yang lebih kuat.
Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengembalikan kawasan TNTN seperti semula, memang harus didukung oleh semua pihak. Perambahan dan aktivitas ilegal lainnya yang mengancam keberlangsungan taman nasional itu, sudah tidak bisa dinegosiasikan.
Namun, di sisi lain, ada manusia yang menggantungkan hidup di sana. Ada sumber ekonomi yang terus berputar menghidupi banyak keluarga. Semoga pemerintah bisa mengambil keputusan yang bijaksana.***
