BERTUAHPOS — Gubernur Riau Abdul Wahid sekali lagi berbicara tentang kondisi fiskal Provinsi Riau yang tidak baik-baik saja. Hal itu diungkapkannya saat berpidato dalam acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Siak, Afni dan Syamsurizal, di Gedung DPRD Kabupaten Siak, Rabu, 4 Juni 2025.
Menurutnya, tantangan defisit anggaran yang kini dihadapi Riau menjadi tantangan paling besar di awal masa kepemimpinannya bersama dengan Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto.
“Saya dan Afni memulai kepemimpinan ini dengan kondisi fiskal yang penuh tantangan. Selain defisit anggaran Riau hampir Rp3 triliun lebih, Siak juga defisit sekitar Rp3.00-an miliar. Ini tidak mudah,” katanya.
Kendati demikian, Wahid menegaskan bahwa ini sebuah tantangan yang harus dilalui. Defisit anggaran ini menjadi ujian dalam tata kelola keuangan daerah agar belanja dilakukan secara tepat dan sesuai kebutuhan mendesak,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Abdul Wahid juga menepis anggapan bahwa Riau adalah provinsi yang selalu dianggap mewah karena punya migas, sawit dan perkebunan.
“Banyak yang mengira Riau provinsi kaya, tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Kita harus realistis dengan kondisi yang ada, dan bekerja keras untuk memperbaikinya,” ujarnya.
Berdasarkan hasil laporan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK, APBD Riau 2024 mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini mematahkan rekor pengelolaan APBD Riau — yang selama 13 kali berturut-turut mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Opini ini diberikan karena ditemukan sejumlah masalah dalam tata kelola keuangan, termasuk tunda bayar dan kelebihan bayar. Wahid menyebut opini WDP tersebut mencerminkan realitas kondisi keuangan yang sudah diantisipasi sejak awal masa kepemimpinannya.
“Kita memang menyerahkan sepenuhnya kepada BPK untuk menilai laporan keuangan dan kinerja Pemprov Riau. Mereka memberikan opini dengan berbagai catatan, termasuk soal tunda bayar sebesar Rp1,6 triliun,” kata Wahid.
Menurut Wahid, hasil temuan BPK justru memperkuat langkah mitigasi yang telah ia lakukan sejak awal menjabat. “Ini membuktikan bahwa langkah antisipasi yang kami lakukan tidak meleset. Apa yang disampaikan BPK sesuai dengan kondisi yang kami hadapi,” tegasnya.
Ia menambahkan, laporan keuangan tersebut disusun apa adanya tanpa ada rekayasa. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, kata Wahid, menjadi prinsip utama yang terus dijaga.***
