BERTUAHPOS.COM – Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Fatullah mendesak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.
Permintaan ini didasarkan pada kondisi keuangan kota yang saat ini mengalami defisit, yang menurut Fatullah disebabkan oleh manajemen keuangan yang buruk.
Fatullah menyoroti bahwa dampak dari pengelolaan yang kurang baik ini telah memengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pembayaran gaji pegawai, tenaga honorer, serta insentif untuk ketua RT dan RW.
“Kami mendapatkan informasi bahwa banyak yang belum dibayar, mulai dari gaji pegawai, honorer, hingga insentif RT dan RW. Persoalan ini muncul akibat manajemen keuangan yang buruk di era Penjabat (Pj) sebelumnya, dan Pj yang sekarang hanya menerima dampaknya. Saat ini, Pj yang baru tidak bisa berbuat banyak karena kondisi keuangan sudah defisit,” ungkap Fatullah, Selasa 22 Oktober 2024.
Politisi dari Partai Demokrat tersebut menilai bahwa audit dari BPK sangat penting untuk membantu Pemko Pekanbaru mengetahui kondisi keuangan secara rinci dan memastikan aliran dana digunakan dengan benar.
“Kami menduga ada penyalahgunaan anggaran, dan hal ini perlu diperiksa serta dipertanggungjawabkan. Contoh kecilnya, uang yang seharusnya digunakan untuk operasional RT dan RW ternyata sudah habis saat Pj yang baru memeriksanya. Akibatnya, tidak ada dana untuk membayar insentif RT/RW, gaji pegawai, dan tunjangan lainnya,” jelas Fatullah.
Lebih lanjut, Fatullah juga menyebutkan bahwa laporan yang diterimanya menunjukkan bahwa sejumlah kegiatan di beberapa dinas tidak dapat berjalan karena kondisi keuangan yang memprihatinkan.
“Kita menerima laporan bahwa beberapa kegiatan di dinas-dinas juga terhenti karena tidak ada anggaran. Ini adalah masalah serius yang harus segera ditangani,” tegasnya.
Dengan audit dari BPK, diharapkan Pemko Pekanbaru dapat mengetahui secara jelas sumber masalah keuangan dan mengambil langkah yang tepat untuk memperbaikinya, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dan hak-hak pegawai dapat terpenuhi.
