Abdul Wahid, menyinggung soal distribusi BBM di wilayah pesisir terutama di Provinsi Riau. Wakil Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPR RI menyebut, masyarakat di wilayah pesisir seola – olah ter-diskriminasikan dalam hal penyaluran BBM.
Hal ini disampaikan dalam acara sinergitas DPR RI dengan BPH Migas pada Sabtu, 5 November 2022 di Hotel Royal Asnof, Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru.
Secara umum, di Riau dibagi dalam 2 kelompok masyarakat sesuai dengan daerah domisilinya yakni warga di wilayah pesisir dan di Riau daratan.
“Nah, yang di pesisir dan kepulauann di Riau ini kadang seolah dilupakan oleh para pemantau kebijakan terutama terkit sulitnya mereka untuk medapatkan BBM,” ujarnya.
Secara geografis penduduk di wilayah pesisir di Riau sangat dirugikan karena minimnya infrastruktur. Kodisi ini, kata dia, tentu berbeda jauh dengan masyarakat yang tinggal di Riau daratan.
Apalagi, seiring dengan keluarnya kebijakan naiknya harga BBM beberapa waktu lalu yang diikuti dengan pengetatan distribusi, yang mana masyarakat tak diolehkan membeli BBM menggunakan jerigen
“Masyarakat di pulau dan pesisir itu nggak mungkin isi minyak kalau nggak pakai jerigen. Karena SPBU-nya ada di darat. Ini yang sering terjadi di Riau,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, kata Abdul Wahid, pemeritah dan pemangku kebijakan lain perlu mempertimbangkan kondisi geografis masyarakat dalam merumuskan suatu kebijakan
Diharapkan kebijakan yang dikeluarkan bukan cuma sebabatas relevan dengan kondisi masyarakat, tapi juga logis dengan keadaan masyarakat.
“Makanya peluang di Prolegnas 2023 nanti, masalah-masalah seperti ini harus dimasukkan sebagai bahan pertimbang dalam merumuskan kebijakan,” ungkapnya.
Semetara itu, Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra tidak menapikkan masih banyaknya persoalan – persoalan terutama dalam hal teknis pendistribusian BBM di masyarakat saat ini.
“Kalau kita bicara BBM sudah pasti kita berbicara program . Makanya sekarang sudah ada program BBM satu harga yang diperuntukkan ke daerah – daerah 3T,” katanya.
Dia menyebut hingga saat ini sudah ada 400 penyalur BBM satu harga yang sudah aktif beroperasi.
“Untuk tahun 2024 ditargetkan sudah ada sekitar 500 lebih penyalur BBM satu harga supaya distribusi di daerah 3T itu bisa diakomodir,” ungkapnya.***
