BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Politisi PKS asal Riau, Syahrul Aidi menanggapi dengan kewajaran terhadap sikap Gubernur Riau yang ‘meminta lebih’ kepada pemerintah pusat, terhadap dukungan perbaikan infrastruktur di daerah. Hal ini diungkapkannya saat menajdi pemateri dalam webinar yang digelar AMSI Riau, Selasa, 11 Agustus 2020 di Pekanbaru.
“Kalau saya (pandangan dari sisi poltisi), justru ingin ‘judulnya; Menutut keadilan untuk Riau’. Karena, bahwasannya sumbangsing Riau untuk APBN itu cukup besar. Kalaupun — sektor Migas — tidak berkontribusi seperti dulu (berkurang), masih ada sektor lain yang menberikan sumbangan terbesar di Indonesia — dari sektor perkebunan kelapa sawit,” ungkap anggota Komisi V DPR RI ini.
Namun keberadaan sawit di Riau secara spesifik tidak berdampak apa-apa terhadap dukungan pembangunan infrastruktur Riau. Padahal keberadaan sawit, juga tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu faktor penyebab munculnya masalah Karhutlah dan rusaknya infrastruktur jalan. Sementara pajak terbesar, malah masuk ke APBN negara.
“Boleh dikatakan Riau ini tidak dapat apa-apa. Kalaupun ada sangat sedikit sekali. Pajak CPO diambil pusat, pajak perkebunan juga diambil oleh pusat. Sedangkan yang rusak, jalan-jalan kita, jalan provinsi. Yang dilintasi oleh mobil CPO itu adalah jalan kabupaten dan provinsi. Jalan nasional tidak seberapa,” kata Syahrul Aidi.
Selain sawit, sektor perkebunan kelapa di Riau juga memberikan kontribusi besar terhadap nasional. Namun, menurutnya, semua itu tidak didukung dengan infrastruktur yang baik, akibat minimnya perhatian pusat terhadap Riau. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak daerah di Riau yang tidak terkoneksi antar-satu sama lain.
“Kami (hanya ingin mengingatkan) bahwa perbaikan infrastruktur di Riau tidak bisa mengandalkan dana dari APBD semata. Maka bahasanya, kalau bahasa pemerintah ‘merayu’ kalau kita bahasakan, Riau ‘menuntut keadilan’ atau ‘menuntut hak’ Riau ke pusat,” sambungnya.
Berharap Pusat Beri Perhatian Lebih
Dia menambahkan, saat ini Balai Jalan Nasional yang selama ini berinduk di Provinsi Sumatera Utara sudah ada di Riau. Diharapkan keberadaan lembaga perwakilan pemerintah pusat ini memberikan perhatian lebih terhadap infrastruktur di Riau, terutama jalan dan jembatan.
Menurut Syahrul Aidi, selama ini, Riau kesulitan mendapatkan dukungan pembangunan infrastruktur, dikarenakan minimnya dukungan diparlemen. Oleh sebab itu, keluhan terhadap hak-hak Riau tidak terkomunikasikan dengan baik. “Jadi ketika dibagi-bagi ‘kue’ pembangunan itu, ya Riau dapat ‘sisanya’. Itu yang tidak boleh lagi terjadi kedepan,” sambungnya. (bpc2)
