BERTUAHPOS.COM – Kepala BPN Provinsi Riau, Syahrir mengatakan masalah legalitas aset tanah dalam bentuk sertifikat di Riau hingga saat ini masih banyak yang belum didaftarkan.
“Kami mengingatkan terutama kepada TNI-Polri yang punya banyak aset tanah di Riau tolong segera daftarkan kepada kami untuk diterbitkan sertifikatnya,” katanya dalam sosialisasi percepatan penyelesaian TORA di Gedung Daerah Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Senin 13 Januari 2020.
Dalam catatan BPN, dari luas wilayah 9,2 juta hektar dengan jumlah APL 3,7 juta hektar, baru terdapat 1.482.430 hektar atau 37,50% lahan yang sudah terdaftar di BPN. Sedangkan 2.470.430 hektar atau 62,50% belum terdaftar.
Selain lahan yang dimiliki oleh TNI Polri, dikatakan Syahrir, juga masih banyak tanah-tanah sekolah yang belum diserifikasi. Sementara negara menargetkan 2024 semua tanah di Provinsi Riau sudah terpetakan secara menyeluruh.
Dia menambahkan, sebaiknya Pemda juga ikut membantu untuk mempercepat melakukan sertifikasi ini dengan dimasukkan dalam mata anggaran di APBD. Sebab anggaran APBN untuk melakukan sertifikasi ini terbatas. Artinya masih membutuhkan waktu yang cukup lama jika Pemda hanya mengatakan dari APBN.
“Jadi kalau untuk aset pemerintahan itu dianggarkan dalam APBN, APBN bisa dipakai untuk sertifikasi lahan masyarakat. Hal ini supaya proses ini bisa disegerakan,” sambungnya.
Syahrir menyebut, semua area diminta oleh pemerintah pusat untuk dipetakan agar benar-benar tertata rapi dalam TORA. Bahkan tanah kuburan, jalan hingga rumah ibadah juga harus terdata dan tercatat secara baik di BPN. (bpc3)
