Kasus Deklarasi Syamsuar dan Dispar Riau Terkesan Sentimen Politik

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Sikap Dinas Pariwisata Provinsi Riau tidak beri izin untuk deklarasi pasangan Syamsuar-Edy Natar memang menjadi sorotan banyak pihak. Kasus seperti ini menimbulkan kesan kepada publik hanya sebagai sentimen politik saja. 

Sebelumnya tim dari Syamsuar-Edy Natar ingin pinjam kawasan Bandar Serai Purna MTQ untuk deklarasi pada tanggal 7 Januari 2018 nanti. Namun pihak Dinas Pariwisata Riau tidak memberikan izin. Atas dasar inilah isu sentimen politik itu mencuat ke permukaan.

Menurut Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Muhammadiyah Riau Aidil Haris MIKom, persepsi itu muncul memang sulit untuk dibendung karena ini tahun politik.

“Pertama, kita boleh berprasangka positif karena ini fasilitas negara. Masalahnya ada banyak tempat yang menjadi fasilitas negara dan kalau itu disewakan, beda cerita,” ujarnya saat dihubungi bertuahpos.com, Jumat (5/1/2018). 

Untuk meluruskan itu, lebih lanjut Aidil Haris menjelaskan, sebaiknya merujuk pada SOP yang sudah berlaku selama ini. Jika memang kawasan Purna MTQ itu bisa dipergunakan hanya dengan ajukan surat peminjaman, tentu menjadi tanda tanya besar di masyarakat kenapa kegiatan politik tidak bisa digunakan di sekitar kawasan itu. 

Baca: PAN Benarkan Deklarasi Syamsuar-Edy Natar di Purna MTQ Tak Diberi Izin

Di sisi lain, lanjut dia, jika memang kawasan itu disewakan, tentunya ada beberapa tahapan prosedur yang harus dilalui, jika partai atau tim sukses sanggup untuk membayar, juga tidak ada alasan kuat mengapa kawasan itu tidak boleh digunakan. 

“Persepsi seperti inilah yang muncul di tengah masyarakat sehingga disimpulkan bahwa kasus itu sarat dengan sentimen politik. Pemerintah sebagai pemilik aset juga harus jelas peruntukannya, apakah disewa atau bagaimana,” sambungnya. 

Aidil Haris menambahkan memang selama ini tak ada persoalan soal pemakaian kawasan Bandar Serai itu untuk kegiatan, namun pada momentum politik malah ada sikap penolakan dari pemerintah dengan tidak memberi izin.

“Kedua, ini persoalan sepele, masa tidak bisa diselesaikan masalah seperti ini. Akibatnya ini bisa jadi pemicu lain. Jangan sampai nanti publik melihat ini ada unsur kesengajaan yang sengaja menghambat, kalau publik sudah berfikir seperti itu, bahaya nanti,” kata Andi. 

“Sebaiknya pemerintah lebih elegan lah, kan selama ini kawasan itu juga dipakai untuk banyak kegitan. Termasuk fasilitas negara lain, seperti stadion Rumbai, atau Gelanggang Remaja,” sambungnya. (bpc3)