Riau Berlakukan Realisasi Anggaran Berbasis Pendapatan

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Pemprov Riau mulai ubah strategi dalam melakukan realisasi anggaran. Langkah ini diambil, mengingat estimasi APBD hampir setiap tahun selalu meleset dan tidak sesuai harapan. Hal ini diungkapkan oleh Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi kepada bertuahpos.com, Jumat (13/10/2017). 

Dia menyebut, sebelumnya Pemprov Riau selalu menghitung estimasi APBD berdasarkan besaran Silpa anggaran, untuk kemudian dimanfaatkan pada tahun berikutnya. Namun ternyata saving anggaran itu tidak memungkinkan, karena sangat bergantung dengan realisasi. 

“Seperti tahun sebelumnya, ternyata realisasi anggaran sampai 80% lebih. Artinya, jika realisasi anggaran baik maka Silpa sedikit. Dan kami terpaksa harus melakukan efisiensi anggaran besar dengan memangkas sejumlah kegitan,” katanya.

Baca: Angka Rekapitulasi Proses Lelang di Pemprov Sudah 554 Paket

Dua OPD di Pemprov Riau Perlu Perhatian Khusus dalam Realisasi DAK

Metode realisasi anggaran berbasis pendapatan dianggap lebih realistis dan memudahkan bagi Pemprov Riau dalam menyusun estimasi APBD. Dengan kata lain, penyusunan rancangan kegiatan mengacu pada besaran pendapatan darah. 

Dengan kondisi seperti ini, Ahmad Hijazi menyebut, mau atau tidak upaya untuk mengejar realisasi pendapatan lebih diutamakan. Setelah ini, Silpa tidak lagi menjadi tujuan. Namun jika ada, itu dianggap sebagai dana diam. 

Untuk APBD Perubahan tahun ini misalnya, pendapatan daerah ternyata naik dari rencana semula. Pada APBD murni target pendapatan daerah Rp 8,85 triliun, setelah perubahan menjadi Rp 9,05 triliun. 

Mengalami kenaikan sebesar Rp 195,36 miliar atau 2,21%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah dari Rp 3,37 triliun menjadi Rp 3,85 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp 123,49 miliar atau naik 3,31%. 

Realisasi pendapatan seperti ini akan menjadi pijakan bagi Pemprov Riau untuk menyusun belanja daerah pada tahap berikutnya. Dengan kata lain Silpa tidak lagi jadi pijakan dalam rumusan keuangan. Jika ingin belanja daerah tinggi maka pendapatan asli dserah harus dikebut. “Dan konsep seperti ini jauh lebih realistis,” ujarnya. (bpc3)