BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Gubernur Riau Syamsuar diminta selektif dan mengedepankan perbaikan tetanan menejerial Organisasi Perangkat Daerah [OPD]. Itu dalam renacana evaluasi kinerja OPD di lingkungan Pemprov Riau, untuk kepentingan mutasi jabatan tingkat kepala dinas atau pejabat eselon II.
Koordinator Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran [Fitra] Riau, Triono Hadi, hal ini bisa dilakukan dengan melihat kinerja pimpinan OPD dalam melaksanakan realisasi APBD Riau di Satuan Kerja [Satker] masing-masing OPD. Artinya Pimpinan OPD yang rendah dalam realisasi anggaran, dimutasi saja.
“Itu wajar. Karena berkaitan dengan target realisasi yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Riau. Jadi, jika ada OPD dengan realisasi APBD-nya rendah berarti kerjanya tak mencapai terget yang sudah ditetapkan pimpinan,” katanya kepada bertuahpos.com, Selasa, 8 Oktober 2019 di Pekanbaru.
Menurut Triono, salah satu bahan penilaian gubernur bisa dilihat dari kinerja ini. Artinya Syamsuar harus melihat dan mengevaluasi kerja kepala OPD secara menyeluruh dan intensif.
Selain itu, Gubernur Riau juga bisa mengukur mana anggaran yang memang layak untuk dilaksanakan atau tidak. Terutama untuk kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.
Program-program yang sebaiknya tidak perlu dilaksanakan harus segera dipangkas dari pada sebatas menghamburkan uang. Sementara tujuan utama yang ingin dicapai malah tidak terwakili dari program tersebut.
“Kalau memang tak baik performa (OPD)-nya, memang idealnya menjadi catatan gubernur. Kemudian soal visi misi Gubernur memang diturunkan dalam program di SKPD. Nah, sekarang apakah program itu sudah sejalan atau tidak. Jangan-jangan realisasi yang ada sekarang baru untuk bayar gaji semua,” jelasnya.
Untuk diketahui dari total jumlah pagu APBD 2019 sebesar Rp9,4 triliun lebih, Pemprov Riau hanya memasang target penyerapan sebesar 72,36% atau sekitar Rp6,8 triliun lebih dengan jumlah 2.520 paket kegiatan.
Dari target penyerapan sebesar 72,36% itu hingga 8 Oktober 2019 realisasi penyerapan baru 47,59% atau sekitar Rp4,5 triliun lebih. Sedangkan untuk terget fisik yakni 71,10% dan baru teralisasi sebesar 58,20%.
Soal ini pernah ditegaskan Gubernur Riau Syamsuar pada awal agustus 2019 lalu. Dia kaget setelah mendapat laporan dari Biro Administrasi Pembangunan bahwa masih ada ratusan paket yang belum masuk ke daftar pelelangan.
Kepada bertuahpos.com ketika itu Syamsuar menegaskan bahwa setiap kepala dinas yang memang sengaja lalai atau lamban dalam penyelesaian draf proyek ini akan menjadi catatan tersendiri sebagai penilaian dari kinerja anak buahnya. “Oh, pasti. Catatan saya tentu kepada orangnya (Kadis),” katanya. (bpc3)
© 2013-2022