FITRA Riau: Kelola DIPA Wajib Transparan

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) ingin Pemda mengelola dana Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA), secara transparan. Sebab itu menjadi fokus publik, sebagai bentuk kesadaran masyarakat mengawal kinerja pemerintah dalam memanfaatkan dana rakyat. Pendapat ini dikemukakan oleh Tim Peneliti FITRA Riau Triwono Hadi kepada bertuahpos.com, Senin (18/12/2017) di Pekanbaru. 

“DIPA pemerintah pusat ke pemerintah daerah Provinsi Riau harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan publik. Anggaran menjadi salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan ekonomi untuk kesejahtraan masyarakat,” katanya.

Tri berkata, selayaknya pemanfataan anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah dikelola secara baik, transparan serta akuntabel. Itu penting karena anggaran juga mesti diarahkan secara tepat sasaran untuk kepentingan publik. 

Dia ingin Pemprov Riau selektif dalam menentukan program dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan, mendahulukan yang prioritas serta berdampak luas terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan.

Data yang diterima bertuahpos.com dari FITRA Riau, trend waktu tiga tahun terakhir, total pendapatan daerah untuk mengelola pembangunan se Provinsi Riau hampir 80% ditopang dari pendapatan dana transfer (Pusat ke Daera). 

Baca: Berikut Rincian Dana DIPA yang Diterima Riau 2018

Sementara, pendapatan daerah yang murni berasal dari kewenangan yang diberikan ke daerah untuk menggali sumber pendapatan dalam bentuk PAD masih belum berkontribusi maksimal terhadap keuangan daerah.

“Itu artinya, pemerintah daerah masih sangat besar menggantungkan keuangan yang akan dikelola untuk membiayai pembangunan berasal dari dana transfer, baik DBH, maupun DAU,” sambungnya. 

“Tapi perlu diingat, bahwa sumber dana transfer yang diberikan ke daerah, sebagian besar berasal dari Pajak dan DBH Sektor sumberdaya alam. Juga pendapatan DAU sebagai perimbangan keuangan antar daerah,” ujarnya. 

Dia menambahkan, maka sudah harus sadar bahwa kontribusi daerah untuk mencoba mendongkrak keuangan daerah dari upaya-upaya mandiri belum optimal dilakukan. (bpc3)