BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Vice Chairman of Organization, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran mengatakan seluruh hotel di Riau seolah hidup dalam regulasi yang tidak sehat.Â
Sebab itu, dia mendorong agar pemerintah memberikan ruang dengan mengeluarkan sebuah regulasi yang mengarah pada perbaikan bisnis dunia perhotelan, atau regulasi sehat.
Hal ini dia sampaikan kepada bertuahpos.com, saat menghadiri gala dinner Musda PHRI Riau di Hotel Furaya, Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru, tadi malam, Rabu (25/4).Â
“Hotel di Riau ini butuh regulasi yang sehat. Secara seremoni saya juga sudah sampaikan masalah ini dengan ibu Asisten II Kota Pekanbaru. Ini mau tidak mau harus dilakukan,” katanya.Â
Regulasi yang diinginkan industri perhotelan, bukan hanya sebatas memudahkan izin pendirian usaha, tapi harus ada semacam kesepakatan khusus tentang bagaimana industri perhotelan di daerah tetap hidup dan bisa mendukung kegiatan pemerintah.Â
“Hidupnya hotel itu kalau 12 bulan, hanya 8 bulan yang bisa menghidupkan hotel. Sisanya manfaatkan jasa. Makanya regulasi yang sehat itu juga perlu menyentuh kerjasama di sektor pariwisata itu baru bisa jalan kalau semuanya jalan,” katanya.Â
Dalam konsep ini ada sistem keintegrasian antar semua stakeholder yang terlibat. Sehingga menjadi satu kesatuan utuh dan saling memberikan efek. Jika ada bagian yang bermasalah, maka sistem seperti ini tidak akan jalan.Â
“Tak bisa kalau PHRI saja, pemrintah saja atau industrinya saja. Semuanya ini harus saling keterkaitan,” katanya.Â
Dia menambahkan cara seperti ini sangat memungkinkan bisa terlaksana di sektor industri perhotelan di Riau. Dan sudah dipakai oleh beberapa daerah lain di Indonesia. Kendalanya saat ini ada di pemerintah. Sebab drive utamanya adalah regulasi.Â
“Ini yang sekarang tengah kami dorong untuk PHRI daerah, bagaimana mereka bisa mengambil peran itu,” sambungnya. (bpc3)Â