Hadapi Resolusi Sawit Eropa, Indonesia Satu Suara

BERTUAHPOS.COM (BPC) – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengapresiasi sikap pemerintah dan legislatif yang menolak resolusi sawit Parlemen Uni Eropa. Penolakan ini menunjukkan kelapa sawit punya peranan penting dalam perekonomian nasional.

 

“Kita semua telah menyadari baik pemerintah dan parlemen, bahwa kelapa sawit ini komoditas strategis. Komoditas ini membantu pengentasan kemiskinan dan perekonomian nasional,” kata Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI selepas RDPU Komisi IV DPR, di Gedung DPR, Selasa (19/4/2017).

 

Joko menyebut, penolakan resolusi sawit tidak hanya disuarakan pelaku industri melainkan semua komponen negara ini. Tanpa penolakan dari pemerintah, ada beberapa dampak yang akan diterima industri sawit seperti semakin buruknya citra industri sawit di Amerika Serikat dan Uni Eropa.

 

“Resolusi ini bisa mengakibatkan negara lain melakukan langkah serupa. Baru-baru ini Amerika Serikat membuat petisi antidumping biodiesel sawit,” ujar Joko.

 

Di tempat yang sama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan penolakannya kepada resolusi sawit Parlemen Eropa. San Afri Awang, Dirjen Planologi dan Kehutanan Kementerian LHK mengatakan, data yang disajikan Eropa tidak valid dan berat sebelah. Sebagai contoh berdasarkan data Komisi Uni Eropa laju deforestasi global dalam 20 tahun terakhir mencapai 239 juta hektare.

 

Dari data tadi, penyebab utama deforestasi sekitar 50 juta dari sektor peternakan. Lahan kedelai 13 juta hektare. Berikutnya, jagung menyumbang 8 juta hektare. “Sedangkan deforestasi dari sawit sekitar 6 juta hektare atau 2,5%. Itu sebabnya, minyak sawit bukan penyebab utama deforetasi seperti dikatakan Eropa,”kata  San Afri.

 

Dalam pembacaan rekomendasi RDPU, salah satu pointnya adalah  Komisi IV bersama pemerintah sepakat sawit bukan penyebab utama deforetasi karena hanya berkontribusi 2,5%.

 

“Keputusan parlemen Uni Eropa ini subjektif dan diskriminatif apalagi dikaitkan isu yang tidak mendasar yaitu korupsi, pekerja anak, dan HAM,” kata Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi IV DPR.

 

Ditambahkan Herman Khaeron, resolusi Parlemen Eropa sangat disesalkan karena pemerintah sedang berupaya mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen sampai 2030.