BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Soal kisruh antara Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, M Adil, dengan Kepala Diskominfotik Riau, Erisman Yahya, telah berhasil menyedot perhatian publik.
Menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Muhammadiyah Riau M Aidil Haris, jika dilihat dalam konteks komunikasi publik brand politik yang dibangu Adil disebut keliru.
“Seharusnya tidak perlu begitu. Adil seharusnya objektif dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan koordinasi antara provinsi dan pemerintah daerah. Kalau memang itu masalahnya data, maka harus dijawab dengan data juga, bukan data dengan perasan,” katanya saat dihubungi Bertuahpos.com, Sabtu, 12 November 2022.
Oleh sebab itu, menurut Aidil, dalam persoalan ini, Bupati Kepulauan Meranti itu harusnya juga bisa berpikir objektif. Kalau berbicara secara objektif, maka setiap persoalan itu harus mampu ditunjukkan dengan realistis.
“Jadi kalau cara pandangnya subjektif maka citra yang dibangun sudah pasti negatif. Publik akan menilai kalau sifat-sifat yang ditonjolkan oleh Bupati Meranti itu terkesan arogan, maka akan lain lagi konteksnya. Tuding sana tuding sini itu terjadi karena yang dikedepankan adalah pandangan yang subjektif,” terangnya.
Dia menambahkan, jika sudut pandang objektif yang dikedepankan dalam menyikapi persoalan ini, maka citra Adil yang terbangun ke publik akan menjadi positif
Menurut Aidil, terkait hal-hal yang sifatnya koordinasi seharusnya bisa diselesaikan dengan duduk bersama. Mengingat, Pemprov Riau merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, garis koordinasinya jelas.
“Soal anggaran ini kan masalah koordinasi dan masih bisa dibicarakan. Kalau tidak juga, pemprov bisa saja lapor ke Kemendagri agar Pemda Meranti dievaluasi,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kisruh antara Pemprov Riau dengan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti M Adil kian memanas setelah dia tidak terima dengan pernyataan Kepala Diskominfotik Provinsi Riau Erisman Yahya.
Adil tidak terima dengan pernyataan bahwa Pemprov menganggarkan lebih dari Rp22 miliar untuk Kabupaten Meranti pada APBD 2022 yang kemudian disebut Adil, itu tidak benar, karena Meranti hanya dapat kucuran dana sebesar Rp3,8 miliar.
“Jangan lah jadi penipu. Kita koreksi yang masuk ke kas daerah Kabupaten Kepulauan Meranti,” kata M Adil.
Menanggapi tudingan ini, Kepala Diskominfotik Riau Erisman Yahya memilih untuk meladeni terlalu jauh. Erisman hanya menanggapi santai dan tak ingin terpancing terlalu jauh.
“Biar aja lah. Yang penting kita sudah klarifikasi. Semua datanya ada di Bappedalitbang dan BPKAD,” ujarnya menanggapi santai tudingan Adil saat dihubungi Bertuahpos.com, Sabtu, 12 November 2022.
Menurut Erisman, pernyataannya tentang alokasi anggaran untuk Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan data-data yang ada. Erisman bersikap dingin terhadap pernyataan M Adil karena menurutnya masalah seperti ini tak perlu diributkan.
Seperti ramai diberitakan, Erisman Yahya, mengklarifikasi soal data yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Meranti, Yusran, soal Bankeu Pemprov Riau ke Meranti berbeda dengan data yang dimiliki Pemprov Riau.
Erisman menyayangkan Yusran yang menyebut-nyebut soal ‘anak tiri’ dalam pernyataannya di beberapa media terkait alasan Bupati Meranti M Adil yang menolak hadir pada rapat koordinasi bersama lurah dan camat, serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Kata Yusran, itu bentuk protes terhadap kebijakan Gubernur Riau Syamsuar yang menganaktirikan Meranti dalam pembagian anggaran. Yusran menyebut APBD Riau tahun ini Rp10 triliun. Namun Pemkab Meranti hanya dapat kucuran Rp3,8 miliar.
Erisman menanggapi bahwa ada beberapa hal yang wajib diluruskan dari pernyataan Yusran tersebut. Pertama, katanya, Yusran menyebut bahwa APBD Provinsi Riau TA 2022 sebesar Rp10 triliun. Padahal cuma Rp8,932 triliun
Kedua, Bankeu yang disalurkan Pemprov Riau ke Meranti melalui APBD TA 2022 sesuai data dari Bappedalitbang Provinsi Riau bukan Rp3,8 miliar, tapi Rp22.1 miliar lebih.***
© 2013-2022