BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir HM Wardan mengaku, bahwa dirinya juga merasakan ada permainan monopoli harga kelapa oleh beberapa perusahaan besar di kabupaten itu.
“Kalau dikatakan monopoli rasanya terlalu ekstrim. Tapi seperti pula yang dirasakan masyarakat sekarang,” katanya kepada bertuahpos.com.
Dia membandingkan antara harga kelapa di Tembilahan dengan Kuala Tungkal saja sudah berbeda. Salah satu upaya yang saat ini bisa dilakukan, soal tata niaga kelapa dan kopra di Inhil harus dimasukkan dalam sistem resi gudang.
Pemerintah ingin membuat standar harga terendah harga jual komuditi itu. Namun untuk sementara ini, sistem seperti masih sedang dalam tahap pembahasan. Dia mengaku sudah menyampaikan hal itu pihak Pemerintah Pusat. Hal itu dilakukan untuk menekan pengendalian harga kelapa oleh pihak perusahaan.
“Saya sudah sampaikan itu ke pak Menteri. Bagaimana kelapa ini bisa masuk dalam sistem resi gudang,” sambungnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, luasan 432 ribu hektar hamparan kebun kelapa, hampir 70 persen milik masyarakat. Sisanya barulah dikelola oleh pihak perusahaan.
“Kebun kelapa yang tua inilah, yang perlu dilakukan pengelolaan yang baik. Dari pihak pemerintah hanya bisa membantu masyarakat untuk memperbaiki kebun mereka,” katanya.
Dia menambahkan langkah pertama yang memang harus dilakukan adalah perbaikan areal. Yakni dengan cara membangun tanggul untuk pengendali tata air. Selanjutnya barulah penyediaan bibit unggul.
Dengan demikian, dia mengakui kabun-kebun masyarakat yang sudah tidak berproduksi bisa diaktifkan kembali. Dia juga mengakui bahwa sudah banyak kebun kelapa masyarakat sudah gundul. Dengan dilakukan sistem seperti itu, kebun kelapa bisa berpotensi kembali untuk topangan perekonomian masarakat.
Saat ditanya berapa jumlah anggaran yang akan dikucurkan Pemerintah Kabupaten Inhil untuk melakukan perbaikan tata kelola kebun kelapa, Wardan menyebutkan angkanya relatif. “Pokoknya puluhan miliar lah. Angkanya saya tidak tahu pasti,” sambungnya.
Penulis: Melba
© 2013-2022