PP 18/2017 Dianggap Bebani APBD, Ini Respon Pemprov Riau

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU- Peraturan Pemerintah (PP) 18/2017 dianggap bakal menambah beban pemerintah daerah Provinsi Riau. Pasalnya ditengah kesulitan keuangan, Pemprov mesti menyiapkan anggaran khusus sebagai tunjangan transportasi anggota legislatif. 

 

Meski demikian Pemprov Riau Tetap akan menganggarkan. “Itu (PP 18/2017) sudah sesuai ketentuan. Membebankan itu tergantung. Ini undang undang harus dipenuhi. Bagaimana pun Mendagri sudah memberikan sinyal bahwa itu UU yang harus dipenuhi,” kata Masperi.

Baca: Pemprov Riau Masih Bingung Anggaran Mana Dipakai Untuk PP 18/2017

 

Hanya saja pihaknya masih akan melakukan pembicaraan terkait berlakunya PP 18/2017 tersebut. Khususnya pos anggaran yang Bisa dipakai untuk tunjangan transportasi DPRD Riau. “Masih akan kita bahas. Apakah (PP 18/2017) surut ke belakang atau surut ke depan. Kalau ke depan mulai kapan pembiayaan untuk memenuhi tunjangan anggota dewan yang terhormat itu,” katanya.

Baca: PP 18/2017 Tunjangan Transportasi DPRD Riau Tunggu APBD Perubahan
 

Masperi katakan untuk pastinya mengenai besaran anggaran yang disiapkan pada pembahasan APBD Perubahan 2017. “Tetapi kita bahasnya Perubahan setelah APBD murni 2018 sudha selesai dibahas bersama anggota dewan,” katanya.

 

Sebagai informasi DPRD Riau berpeluang menambah tunjangan Khususnya transportasi setelah berlakunya PP 18/2017. Hanya saja tunjangan tersebut baru bisa didapat jika mobil dinas yang dipakai saat ini dikembalikan. (bpc2)