BERTUAHPOS.COM, JAKARTA -Ketua DPP PDI Perjuangan, Aria Bima, mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pilkada (Perpu) yang dibuat pemerintah hanyalah permainan Ketua Umum Demokrat, Â sekaligus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itu sebabnya, Aria tak merasa ada urgensinya penerbitan Perpu tersebut. “Mendesak apanya?” kata Aria, Â Kamis, 2 Oktober 2014, di kompleks Senayan.
Menurut Aria, disahkannya UU Pilkada DPRD oleh DPR takibat dari 129 orang Fraksi Demokrat yang melenggang keluar jelang voting. Ia memprediksi setelah Perppu itu keluar, saat diajukan di DPR akan ditolak oleh anggota Dewan dari partai-partai pendukung calon presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, sia-sia saja usaha pemerintah menerbitkan Perpu. “SBY inikan pemain citra,” kata Aria, “Kupingnya tipis.” (Baca: Lawan Koalisi Kapak Merah, Warga Yogya Buka Posko).
Alasan putusnya komunikasi dengan SBY menjelang voting di DPR, kata Aria, sangat tak logis. Aria menilai figur SBY telah terwakili oleh empat perwakilannya, yakni Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Ketua Fraksi Nurhayati Assegaf, serta Edhie Baskoro sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, yang noatebene anak SBY. “Gitu kok bilang kalau enggak ngerti prosesnya,” kata dia.
Menurut Aria, akibat sikap mendua inilah, SBY lalu “dihajar” di media sosial. Ia pesimis bahwa Perpu tersebut bisa mencabut UU Pilkada. “Mana mungkin?” kata dia. (Baca: Tim Transisi Jokowi: Peluang Koalisi Tertutup).
UU Pilkada, menurut Aria, adalah alur dari bagi-bagi kekuasaan setelah menyikat bersih DPR-MPR. Menurut dia, Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo juga ingin menguasai propinsi, kabupaten dan walikota. “Saya kira tak perlu analisis cerdas memikirkan bagaimana SBY menjalankan roleplay ini,” katanya.
Sementara itu, Nurhayati meminta agar media tak menyalahkan partainya lantaran UU Pilkada disahkan dalam Paripurna DPR pekan lalu. “Jangan sedikit-sedikit menyalahkan Demokrat. Tanyakan juga kepada yang lain.” (Baca: Doa Ruhut untuk SBY-Mega: Tunjukkan Mukjizat-Mu).
Juru bicara Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman, menilai wajar presiden mengeluarkan Perpu Pilkada. Menurut dia, ada keadaan mendesak yang melatarbelakangi penerbitan peraturan tersebut. “Demokrasi kita sedang terancam,” kata dia.
Ia menantang siapa yang menolak Perpu berarti tak berkomitmen melindungi daulat rakyat. “Perpu ini untuk menjaga pilkada langsung sesuai instrumen konstitusi,” kata dia.
Demokrat, Benny melanjutkan, Â bakal mendukung Perpu tersebut. “Tak akan ada alasan komunikasi terganggu.” Ia mengklaim pilkada langsung justru lahir dari pemerintahan SBY.(Tempo)
© 2013-2022