Kontroversi DPR tidak Pajang Foto Jokowi-JK

BERTUAHPOS.COM, JAKARTA  – Sebagaimana umumnya, instansi pemerintahan selalu memajang foto Presiden dan Wakil Presidennya. Namun hal itu ternyata tidak dilakukan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta.

Tidak dipasangnya foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Gedung DPR pun membuat publik bertanya-tanya. Apa alasan para anggota dewan tidak memasang foto presiden dan wakil presiden terpilih tersebut?

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menjelaskan bahwa pihaknya tidak memasang foto Jokowi karena memang di peraturan DPR sekarang tidak diwajibkan ada foto presiden dan wapresnya. Menurutnya, peraturan itu memang peraturan baru.

“Penempelan foto di DPR tidak wajib seperti dulu,” jelas Agus.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga menyatakan hal yang serupa. Menurut Fahri, foto presiden memang sudah tidak wajib dipasang di DPR sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Lebih lanjut, Fahri menjelaskan, tidak dipasangnya foto Jokowi-JK itu bertujuan untuk menjaga independensi parlemen. Apalagi menurut Fahri, foto Presiden dan Wakil Presiden itu bukan lambang negara seperti foto Garuda Pancasila, jadi tidak wajib dipajang.

“Dalam UU juga diatur demikian (tidak wajib dipasang) karena presiden bukan lambang negara,” tegas Fahri.

Meskipun demikian, anggota fraksi PDIP di DPR Arif Wibowo mengaku tidak mengerti dengan peraturan DPR yang tidak mewajibkan pemasangan foto presiden dan wapresnya. Pasalnya, menurut Arif, foto-foto presiden sebelum Jokowi semuanya telah dipajang di Gedung Nusantara III, DPR.

Arif pun meminta agar foto Presiden Jokowi segera dipasang di gedung DPR, seperti foto presiden sebelumnya. Tidak hanya di Gedung Nusantara III, foto Jokowi pun harus ikut dipasang di ruang rapat paripurna DPR. “Ya, seharusnya dipasang ya,” kata Arif.

Tidak hanya Arif, Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Johnny G Plate juga ikut mendesak agar DPR segera memasang foto Presiden Jokowi. Menurutnya, sebagai pemimpin negara, seorang presiden itu juga bisa dikatakan sebagai simbol negara.

“Di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung saja wajib masang, apalagi di DPR,” kata Johnny, seperti dikutip dari Merdeka.com, Kamis (4/12/2014).

Johnny pun menyayangkan jika DPR tidak memasang foto Presiden Jokowi karena alasan bukan presiden yang diusung Koalisi Merah Putih (KMP). Menurutnya, seharusnya konflik KMP dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) itu tidak sampai merembet ke masalah foto Presiden.(Ciricara)