Jokowi Berbagi Pengalaman kepada Pimpinan Negara G20

BERTUAHPOS– Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pidato di pertemuan tingkat tinggi G20 di Brisbane, Australia pada Sabtu 15 November 2014.

Dalam kesempatan itu, ia memberikan perkenalan dan menyampaikan pengalaman dan visi soal reformasi dan langkah yang dilakukan untuk mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Seperti dilansir dari liputan6.com, tak hanya itu, Jokowi menceritakan pengalamannya mulai dari pertama kali terjun ke dunia politik hingga langkah-langkah yang dilakukannya ke depan setelah terpilih menjadi Presiden.

Menariknya, Jokowi juga menyampaikan pencapaian dan hal-hal yang ia lakukan selama menjadi wali kota di Solo dan Gubernur DKI Jakarta kepada pimpinan negara yang tergabung dalam G20.

Jokowi pertama kali memasuki dunia politik ketika terpilih langsung sebagai wali kota Solo di Jawa Tengah yang berpenduduk 560 ribu jiwa. Solo merupakan kota sejarah, namun saat itu kurang tertib, agak kumuh, dan rendah pendapatan daerahnya.

“Untuk menertibkan dan memperbaiki prasarana kota, saya membutuhkan dana yang besar. Karenanya, yang saya lakukan adalah menargetkan kenaikan penerimaan daerah melalui perbaikan sistem pelayanan dan pembayaran pajak,” ujar Jokowi di KTT G20, seperti dikutip Minggu (16/11/2014).

Ia melanjutkan, untuk pajak daerah, dirinya mengubah metode pembayaran dari cara manual ke sistem online disertai dengan peningkatan pelayanan perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel.

“Hasilnya adalah proses yang bersih, cepat, serta dipercaya masyarakat. Dalam kurun waktu empat tahun, Pendapatan Asli Daerah meningkat hingga 80 persen,” kata Jokowi.

Kemudian untuk menertibkan kota, Jokowi mengundang para pedagang yang sebelumnya kurang tertib berdagang di pasar tumpah.

“Saya membujuk dan meyakinkan mereka untuk pindah ke tempat baru yang lebih bersih, nyaman, rapih dan manusiawi. Untuk itu, saya melakukan  dialog dan sosialisasi hingga lebih dari 50 kali. Hasilnya para pedagang tersebut bukan saja secara sukarela bersedia pindah, bahkan kepindahan mereka dirayakan seperti layaknya suatu pawai atau perayaan,” tutur Jokowi.

Jokowi menambahkan, reformasi lain yang  dilakukan adalah membangun unit pelayanan perijinan satu pintu untuk ijin mendirikan usaha dan seluruh perijinan yang terkait dengan itu.   “Saya tetapkan berapa hari seluruh ijin harus diselesaikan oleh unit itu, dan tanpa biaya,” kata pria yang lahir di Surakarta.

Ternyata Jokowi juga melakukan pendekatan serupa ketika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012.

“Sebagai sebuah kota kosmopolitan yang berpenduduk 12 juta jiwa ini, strategi pemerintahan saya adalah me-revitalisasi sektor-sektor strategis yang berdampak luas kepada peningkatan kehidupan kota dan ekonomi masyarakatnya, antara lain sektor transportasi umum, penanggulangan banjir, perbaikan pasar tradisional, pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Salah satu agenda pertama yang Jokowi lakukan adalah memperkuat kualitas birokrasi. Ia pun berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada “melayani masyarakat”, bukan memerintah.

 “Oleh karenanya, saya memperbaiki sistem promosi pejabat daerah melalui merit-based.  Saya terapkan sistem lelang terbuka untuk 311 jabatan lurah dan camat, sehingga hanya mereka yang memiliki kompetensi dan dipercaya oleh masyarakat yang terpilih menduduki posisi-posisi tersebut. Tidak ada lagi lurah yang ditunjuk karena latar belakang agama, etnis, atau suku. Mereka semua dipilih karena kompetensi dan kepercayaan masyarakat,” kata Jokowi.

Berbekal pengalaman dari Solo, Jokowi juga memperbaiki sistem pembayaran pajak daerah di DKI Jakarta dengan memperkenalkan sistem online. Hasilnya, penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 50 persen dalam waktu satu tahun.

“Melalui sistem on-line ini, saya juga mengidentifikasi secara cepat sektor-sektor potensial yang dapat saya target penerimaan pajaknya akan lebih tinggi di masa depan,” tutur pria kelahiran 21 Juni 1961 ini.

“Saya juga bentuk one-stop-service perizinan daerah, untuk membuat proses berjalan sederhana, murah, dan singkat, serta transparan. Ini upaya pemerintah saya untuk meningkatkan “ease of doing business” di Jakarta, yang praktis merupakan lebih dari 50 persen perizinan nasional berada,” tambahnya.

Menurut Jokowi, cara yang digunakannya merupakan pendekatan dialog dari hati ke hati langsung kepada masyarakat yang disebut blusukan. 

Dengan cara itu, Jokowi mengaku memperoleh masukan yang bukan saja sesuai keinginan masyarakat, namun juga menghasilkan sistem dan perbaikan sistem yang lebih efisien. (sumber liputan6)