BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Kinerja pembangunan Riau sejauh ini masih belum menunjukan angka yang memuaskan. Dengan kala lain, Indeks pembangunan Manusia (IPM) di Riau diakui masih butuh banyak perbaikan oleh Pemerintah Provinsi Riau.
Hal itu dilaporkan Pelaksana Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dalam Forum Konsultasi Publik Riau tahun 2016. Penyampaian laporan itu dilakukan di Gedung Daerah Provinsi Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Senin (21/03/2016).
Dari laporan indeks pembangunan manusia sepanjang tahun 2014 saja, pembangunan masih terpusat di deerah Kota Pekanbaru yakni 78,42 persen. Sedangkan yang menduduki pembagunan paling terendah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni 62,91 persen.
Selain kabupaten itu, ada 6 daerah di Riau yang indek pembangunannya dibawah rata-rata nasional. Yakni Kabupaten Pelalawan, Kuansing, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Masing-masing bertahan diangka di bawah 70 persen. Sedangkan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Nasional yakni 70,00 persen.
“Capaian IPM Provinsi Riau tahun 2014 itu memang masih didominasi oleh kota Pekanbaru, dan terendah di Kabupaten Kepulauan Meranti,” kata Andi Rachman
Melihat masih banyaknya daerah di Riau dengan capaian IPM rendah, dia menyebutkan bahwa masih banyak tugas yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk membangkitkan IPM sesuai standar nasional. Hal ini menurutnya menjadi salah satu indikator pencapaian perbaikan kualitas manusia di Riau.
“Dengan kata lain, orang-orang di Pekanbaru memang jauh lebih tinggi untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusianya. Sementara di beberapa daerah di Riau, belum terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Melihat rendahnya angka IPM Riau ditahun itu, Andi Rachman meyakini bahwa kinerja pemerintah untuk mengupayakan peningkatan IPM harus lebih masif dan selektif. Tentunya dengan melakukan upaya penguatan terhadap arah kebijakan pemerintah di Tahun 2017 nanti.
“Apalagi kita sudah komit untuk menjadi pusat perekonomian. Tahun 2015 pembangunan infrastuktur sudah diupayakan, termasuk peningkatan kualitas SDM , sarana dan prasarana pemerintahan serta penguatan ekonomi inklusif,” sambungnya.
Laporan arah kebijakan ini juga dihadiri oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Turut hadir pula kaum akademisi dan pelaku teknis di Riau.
Penulis: Melba
© 2013-2022