BERTUAHPOS.COMÂ (BPC), PEKANBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau kembali membahas soal dana eskalasi Pemerintah Provinsi Riau.
Wakil Ketua DPRD Riau Manahara yang memimpin rapat internal lanjutan itu. Para eksekutif ini terus meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk hadir memenuhi panggilan dewan untuk membahas soal dana eskalasi itu dalam Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Tapi usulan itu ditolak,” kata Manahara.
Anggota dewan yang hadir dalam pertemuan itu malah mendesak bahwa dewan harus bersikap tegas. Sikap itu harus ditunjukan kepada Pemerintah Provinsi Riau, secara kelembagaan dewan. Tujuannya tidak lain untuk mengakhiri persoalan itu.
“Anggaran itu sudah ditolak pada pembahasan banggar dan tapd, tidak perlu di bahas lagi, yang terpenting rapat sekarang harus ada kesimpulan,” kata Yusuf sikumbang dari fraksi PKB.
Sementara Anggota DPRD lainnya, Abdul Wahid juga sepakat dengan usulan itu. Dia mengatakan sikap tegas dewan kepada Pemerintah Provinsi Riau bukan tanpa alasan. Karena intsruksi mendagri tidak dibahas di DPRD. “Sedangkan dalam aturan, anggaran itu harus dibahas bersama Pemprov dan DPRD,” sambungnya. Selanjutnya seperti kesepakawan, dewan, apakah hak interpelasi ataupun hak angket yang ditujukan akan tetap d’ilakukan kepada Pemerintah Provinsi Riau
Rapat tersebut harus menemukan titik akhir dari masalah ini. Kedua usulan sikap itu merupakan hak dewan untuk ditujukan kepada lembaga eksekutif. maka pimpinan selanjutnya diminta untuk mempertimbangkan keinginan mayoritas anggota dewan untuk mengajukan hak angket.Â
Penulis: Dilla