BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – APBD Pemprov Riau belum bisa tangani masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Upaya lain, potensi harus digali supaya masalah itu juga tertangani.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, potensi itu bisa dijadikan mitra dalam tangani masalah PMKS di Riau
“Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial mulai sekarang harus dapat kita maksimalkan lah. Guna meringankan beban pemerintah dalam pembangunan,” katanya, saat ditemui bertuahpos.com usai acara rakor Dinsos Riau di Pekanbaru, Kamis (16/03/2017).
Jika dilihat dari realisasi anggaran penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui APBD Riau Tahun 2016 sebesar Rp 21,7 miliar. Sedangkan dana dekonsentrasi APBN tahun 2016 yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Riau sebesar Rp 16,4 miliar.
Sementara untuk tahun 2017 ini ada sebesar Rp 16,1 miliar. Realisasi Keuangan pada Tahun Anggaran 2016 mengalami penurunan, hal ini karena pelaksanaan anggaran pada 2016 mengalami keterlambatan karena adanya perubahan pagu anggaran dalam rangka episiensi.
Baca: Soal Realisasi APBD, Sekdaprov: Saya Akan Tongkrongi Kerja Mereka
Sehingga diperlukan penyesuaian penyusunan RKA tahun 2016. Hal ini menyebabkan kegiatan baru berjalan di triwulan III. Dana Dekonsentrasi APBD Tahun 2016 sebesar Rp 38,3 miliar, untuk tahun 2017 sebesar Rp 37,3 miliar.
Dengan MoU antara Baznas Provinsi Riau dengan Dinas SosiaI merupakan suatu langkah nyata dalam mewujudkan penggalian potensi sumber kesejahteraan sosial.
“Potensi zakat di Provinsi Riau sangatlah besar, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat fakir miskin yang ada di Provinsi Riau,” tambahnya.
Di samping itu, juga dilaksanakan MoU antara Kementerian Sosial RI dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pemerintah Provinsi Riau tentang penggunaan data terpadu program penanganan fakir miskin untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayah Provinsi Riau. Kondisi penduduk miskin di Provinsi Riau dari tahun 2015, persentase penduduk miskin sebesar 8,82%, tahun 2016 turun 1,15 poin menjadi 7,67%.
Hal ini mengindikasikan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau berkurang sebanyak 61.330 Jiwa. Untuk tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015 sebesar 7,83%, tahun 2016 tingkat pengangguran (turun 0,4 poin atau) sebesar 7,43% dibanding tahun 2015.
“Secara jumlah pengangguran meningkat sebanyak 4.947 jiwa, namun secara persentase menurun, karena dipengaruhi angkatan kerja yang naik dari tahun sebelumnya. Perlu ada kerja sama untuk mengatasi masalah ini,” tambahnya.
Penulis: Melba Ferry Fadly
© 2013-2022