BERTUAHPOS.COM, ROHIL – DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) memfasilitasi pertemuan antara Gabungan Pimpinan dan Wartawan Siber Rokan Hilir dengan para pihak yang terkait diantaranya, Asisten II, Setdakab Rohil, HM. Nur Hidayat, Direktur, BUMD PD. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH), Rahman, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD), Darwan, perwakilan Inspektorat dan Direktur Bank Riau Kepri Syariah.
Audiensi berlangsung di ruang rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Rohil, Senin (01/04/2024) dipimpin oleh wakil Ketua II DPRD Rohil Basiran Nur Efendi di dampingi Ketua DPRD Rohil, Maston, wakil Ketua III, Hamzah, Anggota Komisi B DPRD Rohil, H. Jasmadi, Amansyah, Imam Soeroso, Hermawan dan Sekwan, H. Sarman Syahroni.
Audiensi itu dilakukan guna untuk memperoleh keterangan atau informasi berkenaan dengan pengelolaan dana Participating Interest (PI)10% yang diterima oleh BUMD PD. SPRH dari PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan jumlah sebanyak ratusan miliar.
Wakil Ketua DPRD Rohil, Basiran Nur Efendi mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya menerima surat dari Gabungan Pimpinan dan Wartawan Siber Rokan Hilir meminta untuk menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para pihak yang terkait Participating Interest (PI)10%.
” Sesuai dengan undangan yang kami sampaikan ini berdasarkan permohonan dari saudara-saudara kita Gabungan Pimpinan dan Wartawan Siber Rokan Hilir yang pada intinya mengajukan permohonan kepada kita DPRD untuk mengadakan audiensi tentang Participating Interest (PI)10%, ” kata pimpinan audiensi, Basiran Nur Efendi.
Menghemat berjalannya waktu audiensi, selanjutnya Wakil ketua DPRD langsung mempersilahkan 3 orang perwakilan dari Gabungan Pimpinan dan Wartawan Siber Rokan Hilir yang ditunjuk yakni H. Dahrin, S. Sos, Hermanto, SE, Hariandi Buatam, SH untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada pihak – pihak yang terkait, setelah itu baru dari pihak pemerintah daerah maupun dari BUMD dan Bank Riau Kepri Syariah untuk memberikan jawaban yang diharapkan Gabungan Pimpinan dan Wartawan Siber Rokan Hilir.
Untuk pertanyaan pertama yang diajukan oleh H. Dahrin kepada Direktur BUMD PD. SPRH, Rahman, SE terkait jumlah dana Participating Interest (PI)10% yang di terima BUMD PD. SPRH dari Pertamina Hulu Rokan (PHR).
” Pada tanggal 28 Maret kami menyampaikan surat kepada DPRD untuk audiensiaudiensi kepada pihak terkait, BPKAD, Inspektorat, BUMD PD. SPRH dan Bank Riau Kepri Syariah. Tujuan kami ingin mengetahui tentang hal dana Participating Interest (PI)10%.Informasi yang kami kutip dari beberapa sumber BUMD PD. SPRH sudah menerima dana PI sebesar Rp. 584 Miliar itu sesuai dengan pemberitaan salah satu media online dengan judul. “Tahun 2023, Rokan Hilir Riau Terima Rp. 488 Miliyar dari PI 10 Persen Pertamina Hulu Rokan, Uangnya Di BUMD. . Dalam pemberitaan tersebut bahwa BUMD PD. SPRH menerima dua kali PI dari Pertamina Hulu Rokan, pertama sebesar Rp 96 miliar dan kedua Rp 488 miliar pada tahun 2024.
Tertunya selaku masyarakat atau mewakili kawan-kawan wartawan ingin mengetahui secara jelas keberadaan uang PI 10 % tersebut, digunakan untuk apa dan uang disimpan di bank dimana, “tanya Dahrin.
“Kita harapkan dengan uang yang pantastis ini tentunya dapat meningkatkan pembangunan di Rokan Hilir seperti yang diharapkan masyarakat dn kita semua, ” harapnya.
Kemudian menyambung pertanyaan H. Dahrin, Hermanto Amer juga mempertanyakan pengertian PI 10 persen kepada Direktur BUMD PD SPRH.
”Apa itu Participating Interest (PI) 10 Persen, program apa, dari mana, untuk siapa dan apa manfaatnya bagi daerah dan masyarakat.Sejauh ini kami masih beranggapan bahwa Rokan Hilir melalui BUMD PD. SPRH telah menerima keuntungan atau laba dari Participating Interest (PI) 10 Persen sesuai pemberitaan yang kami sikapi, itu Direktur BUMD PD. SPRH langsung memberikan statemen bahwa PI Rokan Hilir penerimaan pertama sejumlah 96 Miliar dan untuk tahap kedua menurut pengakuan Direktur BUMD PD. SPRH itu sejumlah 488 miliar, ” Sebut Hermanto. Kami minta penjelasan dan paparan lebih detail dari BUMD PD. SPRH, ” pintanya.
Hermanto juga menyinggung terkait masalah status BUMD PD. SPRH. Disampaikannya perubahan status PD ke PT melalui Perda Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Bahwa dinaikan status PD ke PT ini adalah merupakan satu syarat, tujuannya untuk mendongkrak dan mendorong perekonomian masyarakat Rokan Hilir.
Pertanyaan yang menyebabkan audiensi berjalan alot pasalnya pihak BUMD PD. SPRH dan pihak Bank Riau Kepri Syariah terkesan menutup-nutupi dasar hukum regulasi pemberian hadiah 9 unit mobil kepada BUMD PD. SPRH.
Pertayaan Hermanto bahwa BUMD PD. SPRH telah menerima hadiah berupa 9 unit mobil dari program Tabungan Bedelau dari pihak BRK. BRK memberikan cenderamata yang tidak jelas dasar pemberian mobil nya, apakah itu deviden Hermanto mengaku pihaknya tidak tahu secara jelas. ” ujarnya heran.
Lebih lanjut, Hermanto melanjutkan pertanyaan mengapa BUMD PD. SPRH mengarahkan dana Participating Interest (PI) 10 Persen ke BRK mengapa tidak ke Bank yang lain.
” Kami mendapatkan informasi bahwa ada Bank lain sudah menawarkan kerjasama dengan BUMD PD. SPRH dengan keuntungan bagi hasil yang lebih tinggi, mengapa tawaran itu tidak diterima, ” tanya Hermanto lagi, sembari menunggu jawaban dari pihak BUMD PD. SPRH dan BRK.
Masih pertanyaan dari Gabungan Pimpinan dan Wartawan Siber Rokan Hilir. Hermanto mempertanyakan terkait adanya informasi bahwa pihak Inspektorat Rokan Hilir sedang melakukan proses audit pemeriksaan terhadap dana BUMD PD. SPRH.
Sementara itu, Hariandi Bustam ketua Ikatan Media Online Indonesia (IMO) mempertanyakan langsung kepada kepala BPKAD Rokan Hilir terkait dana Participating Interest (PI) 10 Persen.
” Kami bersama teman-teman sudah lama berembuk terkait dengan dana Participating Interest (PI) 10 Persen ini karena terlalu bnyaknya informasi-informasi yang masuk terutama dari masyarakat. Berkaitan dengan hal itu perlu kami pertanyakan kepada pihak pemda Rohil melalui BPKAD. Berdasarkan pemberitaan dari media terkait tunda bayar sebesar 130 miliar itu dibayarkan pada Januari 2024. Dalam pemberiraan tersebut bahwa bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong mengucapkan syukur bahwa dana PI Rokan Hilir sebesar 96 miliar sudah masuk dan uang tersebut akan dipergunakan untuk pembayaran tunda bayar. Partanyaan kami apakah jadi uang PI 10 % itu di gunakan oleh pemda Rokan Hilir untuk menyelesaikan tunda bayar tersebut. Pertanyaan kefua apakah pemda Rokan Hilir pernah menerima tambahan PAD dalam bentuk deviden dari dana PI 10 % yang sudah diterima BUMD sebanyak Rp. 548 miliar tersebut. Kepada pihak Inspektorat kami pertanyakan terkait dana PI 10 % ini yang sudah di audit dan sejauh mana hasil pemeriksaan audit terhadap BUMD PD. SPRH yang diduga telah melakukan penyimpangan dana BUMD PD. SPRH, ” ungkap Hariandi Bustam mengakhiri pertanyaannya.
Merespon pertanyaan Gabungan Pimpinan dan wartawan Rokan Hilir, Asisten II Setdakab Rokan Hilir, HM. Nur Hidayat menyampaikan bahwa dirinya baru beberapa hari menjabat sebagai asisten II yang sebelumnya menjabat sebagai staf ahli. Berkaitan dengan masalah Participating Interest (PI) 10 Persen Ia mengakui belum sepenuhnya tahu, hanya bagian kulitnya saja.
” Pertanyaannya ditujukan kepada BUMD, BPKAD, Inspektorat dan Bank Riau Kepri Syari’ah. Tentunya acara audiensi ini kita harapkan dapat berjalan sebagaimana diharapkan dan kita semua dapat memahami tentang Participating Interest (PI) 10 Persen ini. Hasil acara ini kita bisa menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat, “kata Asisten II HM. Nur Hidayat.
Menjawab sederetan pertanya dari Gabungan Pimpinan dan wartawan Rokan Hilir, Direktur BUMD PD. SPRH, Rahman, SE dalam penjelasannya menyampaikan bahwa dirinya sebagai direktur BUMD baru lima bulan. Selama lima bulan sebagai direktur ia mengaku masalah PI sedikit seksi, mengapa dibilang PI ini seksi berita yang disampaikan kawan-kawan media itu membuat dirinya kaget, kenapa hanya dua PI.
“Sebenarnya dari kemarin kami mau menjelaskan, bahkan kami mau memasangkan baliho sebanyak 3 buah yang akan dipasang di Bagansinembah, Ujung Tanjung dan Bagansiapiapi. Tapi alhamdulillah masuk pula surat dari DPRD, satu kehormatan bagi kami, “kata Direktur BUMD PD. SPRH, Rahman, SE saat mengawali pemapaparannya tentang pengelolaan PI 10 persen dari PHR pada acara audiensi dengan Gabungan Pimpinan dan Wartawan Rokan Hilir yang di telah fasilitasi oleh DPRD Kabupaten Rokan Hilir diruang Bamus DPRD Rokan Hilir, Senin (01/04/2024).
Sebelumnya ada juga pertanyaan wartawan BUMD setiap tahun dapat penyertaan modal tapi rugi terus. Hal ini kembali dijawab direktur BUMD.
“Bukan setiap tahun, ada kami rekap siapa bupati dan direkturnya siapa penyertaan modalnya kita rekap, kenapa kami lakukan itu zaman kami ini bukan BPK lagi pengawasan langsung KPK, ” kata Rahman.
Lebih lanjut Rahman menyebutkan bahwa pada saat dirinya menghadiri rakor se-Indonesia di kemendagri terkait dana PI 488 miliar dan 3,5 triliun untuk pemprop riau sudah cair, sampai muncul di youtube.
”Dana itu tahun 2022 kalau tidak salah saya abangnda Kasmer atau Rahmad Nur Hidayat yang direktur. Perlu juga di ketahui kita punya saham ada dua blok, satu Siak dan satu Rokan. Riau Ptrelium Siak (RPS) saham kita sekitar 35,4 persen itu saham kita di RPS. Yang kedua Riau Ptrelium Rokan 15 persen, lebih tinggi bengkalis, pemprop 50 persen bengkis 17 kita 15 Siak 12 kampar 5 sisanya rohul, itu dasar kita dapat PI. Jadi PI itu kapan mulainya cair tahun 2022 waktu itu Rahmat Hidayat sebagai Plt. Desember 2022 itu yang dicairkan 2 miliar sekian. PI yang kedua tangal 13 Juni 2023 di zaman yang lama itu berapaberapa 1,4 miliar sekian. Yang ketigaketiga adalagi itu bukan zaman kami di tanggal 25 Juli 2023 itu 1,2 miliar. Selanjutnya tanggal 19 Desember 2023 itu masih orang lama itu 847 juta PI. Berikutnya tanggal 18 Desember 2023 itu baru zaman kita itu 172 juta. Berapa seluruh di Siak itu 6,5 miliar. Masuk Rokan tanggal 27 Desember 2023 masuk 96 miliar yang kedua 28 Desember 2023 masuk 392 sekian miliar, total 488 miliar. Dana ini tidak bisa disembunyikan. Kalau ada yang bilang dana ini punya Rokan Hilir itu salah, mengapa saya bilang salah, kalau punya Rokan Hilir kenapa tidak di Kasda, kenapa tunda bayar. Lima pemenggang saham yang dapat dana PI yang enak itu siak pemdanya minta 90 persen, bengkalis minta 60 persen, ” bebernya.
Terkait BUMD SPRH berhubungan dengan BRK itu adanya putusan rapat.
“Mengapa uang PI di Bank Riau itu kesalahan yang lama mengapa di bikin di Bank Riau. Kalau saya mau di BSI tapi itu tidak bisa, itu keputusan rapat, ” pungkasnya. (Infotorial)
© 2013-2022