Rumah Makan Non Muslim Wajib Urus Izin Selama Ramadan

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Memasuki bulan Ramadan 1437 hijriah, rumah makan non muslim di Pekanbaru boleh beroperasi. Namun dengan syarat harus mengurus izin di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, melalui Badan Perizinan  Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM).

Hal itu disampaikan Kepala BPTPM Pekanbaru,  M Jamil kepada kru bertuahpos.com. “Kita tetap berlakukan seperti biasa tahun sebelumnya,” katanya, Jumat (03/06/2016).

Dikatakan Jamil hal itu supaya tidak menimbulkan polemik dengan rumah makan atau restoran umum lainnya. Sebab berdasarkan himbauan Walikota Pekanbaru seluruh rumah makan muslim selama Ramadan tutup. Dibolehkan buka jika memasuki waktu berbuka puasa, baru boleh beroperasi.

“Dengan syarat daftar ke BPTPM ambil dan isi formulirnya. Akan kita berikan Surat Keterangan (SK) boleh buka sebagai rumah makan non muslim,” sebut Jamil.

Dikatakan Jamil setelah formulir diserahkan dan dikembalikan, BPTPM akan memberikan stiker sebagai penanda rumah makan non muslim. “Setelah stiker diserahkan artinya boleh buka. Selain itu juga kita suruh bikin spanduk penanda rumah makan non muslim,” ujar Jamil.

Saat ditanya tentang biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan ini, Jamil katakan gratis. “Bebas biaya,” tegas Jamil.

Untuk itu M Jamil berharap agar seluruh pemilik rumah makan yang non muslim untuk mengurus izin boleh buka selama Ramadan. Jika tidak diurus maka jangan salahkan seandainya penegak Peraturan Daerah (Perda) Satpol PP Pekanbaru melakukan razia.

Mengenai pengurusan izin selama bulan puasa ini, Jamil katakan tidak ada perubahan. “Jam pulang tidak terganggu dengan pelayanan kitakan tutup 15.30 WIB. Tidak ada perubahan,” sebut Jamil.

Mengenai perizinan ini, M Jamil menyebutkan jelang ramadan ini sudah mulai ramai. “Memang sudah ramai, pertama karena ada pelimpahan izin baru ke kita. Selanjutnya ada kesadaran dari masyarakat yang meningkat, untuk mengurus izin,” sebut Jamil.

Sedangkan untuk investasi di Pekanbaru, Jamil masih menuturkan terkendala akibat status Rancana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau. Sehingga banyak investor wait and see untuk menanamkan modalnya ke Ibu Kota Provinsi Riau ini.

Penulis: Riki