BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU—Sejak tahun lalu, Riau sudah bergerak cepat mendorong pengembangan perekonomian dan ekosistem keuangan syariah di Bumi Lancang Kuning. Tidak tanggung-tanggung, pemda setempat telah menjadikan provinsi itu sebagai daerah pertama di Tanah Air yang memiliki 3 instrumen pendorong ekonomi syariah secara sekaligus. Ketiganya yaitu Peraturan Gubernur tentang Ekonomi Syariah, pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), serta hadirnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) syariah melalui Bank Riau Kepri Syariah. Keseriusan pemda ini tidak lepas dari sosok Gubernur Riau Syamsuar.
Usai menjabat sebagai gubernur pada awal 2019, orang nomor satu di Riau itu telah memutuskan dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menetapkan Bank Riau Kepri (BRK) sebagai bank umum syariah pada April 2019 silam. Memang prosesnya tidak sebentar karena banyaknya tahapan yang mesti dilewati oleh pemda, termasuk mengubah peraturan daerah BPD tersebut dari bank konvensional menjadi bank umum syariah yang disahkan oleh DPRD Riau pada Mei 2022. Kemudian berturut-turut Gubernur Riau menerbitkan dua peraturan gubernur tentang Ekonomi Syariah.
Dijumpai pada awal November 2023 lalu, Syamsuar menyebutkan pihaknya terus bergerak memajukan ekosistem dan keuangan syariah di wilayah itu. Salah satunya dengan meresmikan Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat (KHAS) di Riau Garden, Pekanbaru sesuai arahan Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin yang juga Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Lokasi ini diketahui menjadi Zona KHAS pertama di Sumatera, dan yang keenam di Indonesia. “Ini salah satu upaya Riau mengembangkan ekonomi syariah, sebelumnya Riau telah berhasil bersama seluruh pemegang saham dalam melakukan konversi Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah. BRK Syariah ini bukan hanya untuk umat muslim tapi untuk semua umat, namun di dalam pelaksanaan pelayanannya menggunakan prinsip syariah, sehingga tidak ada satupun nasabah yang keluar dari Bank Riau Kepri Syariah, dan sesuai dengan motto BRK Syariah yaitu berkah untuk semua,” ungkapnya.
Pemilihan lokasi ini sebagai zona KHAS menurutnya dengan pertimbangan Riau Garden memiliki fasilitas lengkap, termasuk tempat parkir luas, ATM, area bermain anak-anak, fasilitas kuliner, dan ruang asi. Syamsuar berharap ke depannya zona KHAS ini akan dapat dibuka pula di Kabupaten/Kota lain di Riau, sehingga ekonomi syariah di daerah itu akan semakin meningkat. Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah KNEKS Putu Rahwidhiyasa menyatakan apresiasi pihaknya terhadap jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Riau yang telah bekerja sama dan berusaha keras dalam mewujudkan terbentuknya Zona KHAS di Riau.
Pihaknya berharap Zona KHAS yang baru saja diresmikan ini dapat menjadi salah satu destinasi wisata kuliner halal yang ada di daerah tersebut. “Kami memberikan apresiasi kepada jajarang OPD pemda Riau, khususnya Dinas Kesehatan yang telah melakukan pemeriksaan aman dan sehat. Kemudian Dinas Koperasi yang telah membantu dalam pembuatan nomor induk berusaha [NIB] dan OPD lainnya yang telah bersinergi dalam penyiapan Zona KHAS ini,” ujarnya.
Adapun hadirnya Zona KHAS ini diharapkan ikut membantu Indonesia yang baru saja mendapat peringkat satu Global Muslim Travel Index di level global. Kemudian, Zona KHAS juga diharapkan dapat menjadi langkah dalam mendukung industri halal di Indonesia. Selain di Pekanbaru, Riau juga mendorong pengembangan ekosistem keuangan syariah di wilayah dengan menyiapkan tiga kawasan industri halal di kabupaten kota. Komisaris Utama BRK Syariah, Syahrial Abdi yang juga Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, mengatakan pihaknya sangat mendukung pengembangan ekonomi syariah di Bumi Lancang Kuning.
“Riau menekankan pengembangan ekonomi syariah di antaranya dengan telah menuntaskan konversi Bank Riau Kepri menjadi bank syariah, mendorong UMKM syariah, lalu menyiapkan program ekonomi hijau, industri halal, dan pusat kuliner halal,” ungkapnya. Dia menjelaskan untuk kawasan industri halal, Pemprov telah menyiapkan tiga daerah, di antaranya Kota Pekanbaru yang telah ditetapkan Zona KHAS, kemudian Kabupaten Kampar, dan Kota Dumai. Lalu pemda juga mencatat Kawasan Industri Halal seperti di Bintan di Kepulauan Riau, yang mendapatkan suplai bahan baku produksi berupa kelapa dari wilayah Indragiri Hilir.
Tentunya dengan produk dan komoditas itu, Riau memiliki modal sebagai kawasan industri halal yang maju di masa mendatang. Selain mendorong industri halal, Riau melalui KDEKS juga telah meningkatkan potensi pengelolaan zakat dan wakaf di daerah itu. Staf Ahli Gubernur Riau Bidang Pemerintahan, Yurnalis mengatakan potensi zakat dan wakaf di Provinsi Riau sangat besar yang bersumber dari berbagai sektor, seperti zakat ASN, perusahaan swasta, rumah tangga, BUMN dan lain sebagainya.
Berdasarkan data dari Baznas Riau, pengumpulan zakat pada Agustus 2023 telah mencapai Rp37,58 milyar dengan panyaluran sebanyak Rp29,62 milyar, sedangkan penerimaan wakaf pada 2023 telah mencapai Rp44,9 milyar. Atas kinerja yang baik dari Badan Amil Zakat (Baznas) Riau ini, Gubernur Syamsuar dianugerahi penghargaan sebagai tokoh wakaf Nasional unsur kepala daerah provinsi. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui BWI Award 2022. “Karena itu kami memberikan dukungan kepada BWI Riau dan Baznas Riau yang sudah mencapai prestasi ini,” ungkapnya.
Kinerja Bank Syariah
Selain sektor riil, perkembangan perekonomian syariah di Riau juga tercatat dari pertumbuhan di sektor keuangan syariah. Dari data Bank Indonesia Provinsi Riau, terlihat perkembangan perbankan syariah pada kuartal II/2023 kembali tumbuh pada tingkat yang impresif. Selain didukung oleh kinerja pembiayaan dan penghimpunan dana perbankan syariah di Provinsi Riau yang tumbuh tinggi, konversi Bank Riau Kepri dari sebelumnya berstatus sebagai BPD konvensional menjadi BPD Riau Kepri Syariah turut berkontribusi dalam capaian perbankan syariah di setiap kuartal. Kepala BI Riau Muhamad Nur menyebut pembiayaan syariah tercatat tumbuh tinggi sebesar 103,65% secara tahunan (yoy), meski lebih rendah dibandingkan dengan capaian pertumbuhan kuartal sebelumnya sebesar 123,21% secara tahunan (yoy).
Penurunan tersebut dipengaruhi perlambatan pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi. “Pembiayaan konsumsi dengan pangsa pasar 71,52% pada triwulan II/2023 tercatat tumbuh hingga 86,94% secara tahunan (yoy). Meski demikian, angka tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 99,17% secara tahunan (yoy),” ujarnya. Sementara itu dari data perseroan, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) membukukan laba bersih senilai Rp122,17 miliar sepanjang semester I/2023 atau per 30 Juni 2023. Laba tersebut berasal dari pendapatan penyaluran dana senilai Rp1,75 triliun. Pada periode yang sama, bagi hasil untuk pemilik dana investasi tercatat senilai Rp1,12 triliun.
Dari sini, pendapatan setelah distribusi bagi hasil BRK Syariah senilai Rp622,16 miliar. Setelah dikurangi beban operasional lainnya, laba operasional perseroan tercatat senilai Rp164,6 miliar dan usai dikurangi pajak BRK Syariah pun membukukan laba bersih tahun berjalan senilai Rp122,17 miliar. Dari sisi penyaluran dana, BRK Syariah menyalurkan pembiayaan senilai Rp19,99 triliun per 30 Juni 2023. Sementara, pada akhir tahun lalu, nilai pembiayaan yang disalurkan adalah Rp19,6 triliun.
Aset perseroan per 30 Juni 2023 senilai Rp28,46 triliun, sedangkan per 30 Desember 2022 senilai Rp28,03 triliun. Sementara itu, dari sisi himpunan dana masyarakat, BRK Syariah membukukan DPK senilai Rp24,11 triliun per akhir Juni 2023, sedangkan per akhir 2022 senilai Rp26,97 triliun. Dari perkembangan terbaru ini, masyarakat dapat melihat upaya nyata yang telah dijalankan Pemprov Riau, KDEKS, dan KNEKS telah berdampak positif dalam mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah, hingga tentunya berdampak di level nasional. Semoga langkah tersebut dapat terus berlanjut, dan bisa mewujudkan harapan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan industri halal global di masa mendatang. (ADV)
© 2013-2022