Sekdaprov Riau: Ini Baru Tahun Pertama Riau Devisit Anggaran

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengklaim tahun ini merupakan kali pertama Pemprov Riau mengalami devisit anggaran. Perkiraan angka devisit itu mendekati Rp1 miliar.

Devisit Anggaran yang dialami Riau, menurut Hijazi lantaran memang tidak tercapainya pendapatan daerah pada tahun 2017 lalu. Meskipun cash flow (arus kas) pada tahun itu masih dalam kategori aman karena pemerintah masih punya SiLPA untuk menutupi kekurangan pendapatan.

Dana yang tersisa dalam SiLPA yakni sebesar Rp58 miliar dari target awal SiLPA Rp1 triliun. Itu lantaran menutup devisit pendapatan tahun 2017. “Kondisinya sangat berbeda dengan masalah devisit yang dialami pada 2018 ini,” kata Hijazi.

Dia menjelaskan devisit pendapat daerah pada tahun 2017 lalu yakni realisasi PAD yang masih kurang sekitar Rp300-an miliar. Sisanya perhitungan dana perimbangan yang belum disalurkan oleh pemerintah pusat, bahkan sampai 2018 pun tidak semua dari dana perimbangan itu bisa disalurkan dengan jumlah sekitar Rp700 miliar.

Akibatnya, kata dia, malah akan membebankan cash flow di tahun 2018. Dia mengakui, kalau tahun ini adalah tahun terberat bagi Pemprov Riau. Di satu sisi Pemprov Riau mengklaim sudah melaksanakan arahan sejalan dengan kebijakan strategis nasional untuk melaksanakan dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

“Ini memang menjadi beban nasional yang harus kita tanggung atas kebijakan. Seperti tunda bayar dan tunda salur. Dan tahun ini merupakan akumulasi. 2017 secara cash flow aman walaupun ada masalah pendapatan. Tapi bisa ditalangi karena ada SiLPA, dan tidak bisa digunakan di 2018 karena menutup kekurangan dana salur dari dana perimbangan itu,” sambungnya. 

Pada 2018 dari perhitungan anggaran, masalahnya di waktu. Artinya Pemprov Riau berharap pusat bisa salurkan semua sisa dana bagi hasil yang tertahan di 2017. Kalaupun harus ada potensi tunda bayar terhadap sejumlah proyek di 2018, Pemprov Riau sudah susun kekuatan anggaran untuk bisa dilaksanakan pada 2019, namun kepastian soal transfer dana dari pusat itu harus jelas dulu. 

“Ini hanya persoalan waktu,” sambungnya. (bpc3)