BP2D: Negara Harus Menghormati Hak Tradisional Masyarakat Adat Riau

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) menyebutkan bahwa negara dalam hal ini pemerintah harus menghormati dan mengakui hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat bukanlah masyarakat terbelakang, namun mempunyai kearifan tersendiri dalam tatanan budayanya.

 

Hal itu disampaikan juru bicara BP2D, Almainis di rapat paripurna DPRD Riau, Rabu (25/0/2017).

 

“Negara harus mengakui dan menghormati hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi Riau. Sampai saat ini, belum ada perda yang mengatur hak masyarakat adat di Provinsi Riau,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Almainis juga menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat bukanlah masyarakat yang terbelakang. Masyarakat hukum adat memiliki tatanan tersendiri dalam kebudayaannya.

 

“Masyarakat hukum adat bukanlah masyarakat yang terbelakang, tetapi mempunyai tatanan tersendiri dalam kebudayaannya,” tambah Almainis. (cr1)